Pengertian Kebijakan Fiskal, Moneter serta Dampak Terhadap Perekonimian .

Pengertian Fiskal 
 
FISKAL
 Kebijakan Fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik lagi. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Arti lain dari kebijakan fiskal yaitu sebagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam suatu negara melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.


Tujuan dari kebijakan fiskal ini mirip juga dengan kebijakan moneter yaitu untuk mengatur dan mengelola jumlah uang yang beredar. Namun pada prakteknya kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran (belanja) pemerintah.

Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut dalam rangka menjalankan pembangunan negara.

Kebijakan pemerintah ini juga bertujuan untuk mempengaruhi proses kehidupan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui Anggaran Belanja Negara (APBN). Pemerintah melalui kebijakan fiskal hanya bisa mengatur pembelanjaan Negara (pengeluaran Negara) dan pajak dari semua unsur APBN.

Pada tujuan lain, kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, dimana tujuannya yaitu untuk men-stabilkan perekonomian melalui controlling tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian yang menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pajak.


Perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel berikut ini:


1. Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara
2. Pola persebaran sumber daya yang dimiliki
3. istribusi pendapatan negara

Pengantar Ekonomi Makro, INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER

Contoh Kebijakan Fiskal dan Moneter

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
Berikut ini beberapa contoh kebijakan fiskal:

Cotoh Kebijakan Fiskal

1. Pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran.
2. Menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak
3. Melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah
4. Melakukan penghematan pengeluaran negara
5. Mewajibkan kepemilikan NPWP (nomor pokok wajib pajak) untuk meningkatkan wajib pajak.

Contoh Kebijakan Moneter

Berikut ini beberapa contoh kebijakan moneter:

1. Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal.

2. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. 

Begitu juga sebaliknya, jika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan, hal ini akan membuat masyarakat/pengusaha banyak menabung sehingga uang yang beredar dapat dikurangi.

3. Pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga.

4. Di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.

5.Jika sedang terjadi inflasi maka bank sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimumnya, sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. 

Kemudian akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang atau bahkan bank umum tidak mampu memberikan pinjaman, sehingga dana yang menganggur di bank akan semakin bertambah.

Tujuan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut ini akan dibahas mengenai tujuan kebijakan fiskal dan moneter.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Ada beberapa tujuan kebijakan fiskal yang ada saat ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan
2. Menciptakan stabilitas perekonomian
3. Menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan
4. Menciptakan lapangan pekerjaan

Tujuan Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk:

1. Mencapai keseimbangan internal yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan

2. Mencapai keseimbangan eksternal yaitu berupa keseimbangan neraca pembayaran.

3. Tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi).

4. Mengendalikan inflasi dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang.

5. Tercapai kesempatan kerja, dengan ini maka semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi, selain dapat meningkatkan produksi maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. 

Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan pada karyawan.

6. Memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran.

7. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang sangat berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku maka akan berpengaruh terhadap ekonomi.


Apabila pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan mampu meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, apabila pajak dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan menurun serta output industri pun akan menurun secara umum.


Adapun instrumen instrumen kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut:


1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk memberi stimulus pada kondisi perekonomian. 

Umumnya anggatan defisit ini sangat baik digunakan apabila kondisi ekonomi sedang resesif.

Anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:


a. Defisit konvensional: Defisit konvensional ini adalah anggaran defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk juga dana hibah di dalamnya.

b.  Defisit moneter: Defisit moneter merupakan anggaran defisit yang hasilnya diperoleh dari perhitungan berdasarkan selisih antara realisasi total belanja negara (tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang) dan realisasi dari total penerimaan (tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang)

c. Defisit operasional: Difisit operasional ini hampir mirip dengan defisit moneter, hanya saja letak perbedaannya yaitu dalam nilai yang diukur. Dalam defisit operasional nilai yang dihitung adalah nilai riil atau asli bukan lah nilai nominal.

d. Defisit primer: Defisit primer merupakan defisit yang jumlahnya dihitung dari selisih antara realisasi dari belanja total (belum termasuk pembayaran pokok dan hutang) dan total penerimaan.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Umumnya politik anggaran surplus ini akan labih baik dilaksanakan pada saat perekonomian sedang dalam kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan agar pengeluaran negara sama besar dengan penerimaan negara. Tujuan politik anggaran berimbang adalah terjadinya anggaran yang pasti serta meningkatkan disiplin.

Peran Kebijakan Fiskal

Peran kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mampu menurunkan tingkat inflasi dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah yang dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu.

2. Menyejahterakan masyarakat melalui aturan pemerintah yang mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, perbelanjaan dan hutang agar lebih stabil.

3. Mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Untuk memperbesar transfer pemerintah, perlu adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat.

4. Meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional dengan cara pemerintah meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

5. Berperan meningkatkan pendapatan masyarakat yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah, seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau membelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja.

6. Mampu menanggulangi inflasi yang dilakukan dengan menerapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi.

7. Mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Misalnya pemerintah melakukan pengeluaran dengan cara menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN, maka dengan cara ini nantinya akan timbul permintaan barang dana jasa, sehingga hal tersebut akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa.

Cara yang lainnya yaitu dengan meningkatkan transfer pemerintah, maksudnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar, atau berupa subsidi.

8. Mampu meningkatkan laju investasi dengan cara mendorong dan memacu atau menghambat investasi pada sektor swasta maupun sektor negara.

9. Mampu mendorong investasi optimal secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah.

10. Mampu menjaga stabilitas perekonomian internal ataupun eksternal di tengah ketidakstabilan internasional

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter (dalam hal ini adalah bank sentral) dalam bentuk pengendalian agregat moneter (seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan) untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia.

Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah salah satu upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan harga.

Pada prakteknya, kebijakan moneter akan mengatur persediaan uang yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan laju inflasi, dan juga mendorong usaha pembangunan nasional.

Tujuan dari kebijakan moneter sendiri pada dasarnya untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran internasional.

Pemerintah atau Bank Sentral dapat membuat kebijakan moneter dengan cara langsung atau tidak langsung. Berikut ini penjelasannya:


1. Kebijakan moneter dengan cara langsung yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan.

2. Kebijakan moneter dengan cara tidak langsung dilakukan oleh Bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit.

Pengaturan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar.


Dengan begitu kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy), adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu (resesi atau depresi).

2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy), adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan ketika perekonomian negara sedang mengalami inflasi yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah atau otoritas moneter dengan menggunakan peubah jumlah uang yang beredar (money supply) dan tingkat bunga (interst rates) untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat (agregate demand) dan mengurangi ketidakstabilan di dalam perekonomian.

Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua golongan: kebijakan moneter kuantitatif dan kualitatif:

Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian.

Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan untuk menguasai bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.

Hal-hal yang terkait dalam kebijakan moneter sebagai berikut:

- Menjaga nialai tukar rupiah.
- Menjaga jumlah yang beredar lewat suku bunga.
- Menjaga stabilitas perbankkan lewat peraturan khas, permodalan dan kepemilikan.

Perbedaan Kebijakan Fiskal Dan Moneter

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi kondisi dan permasalahan ekonomi suatu negara seperti halnya krisis ekonomi atau inflasi yang terlalu tinggi.

Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu sebagai berikut:


1. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro khususnya sektor riil melalui kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam hal ini APBN.

2. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam hal mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah.

Dengan kata lain: Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara, melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga.


Berdasarkan Instrumen

Kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan APBN sebagai instrumen, seberapa besar belanja pemerintah dan seberapa besar penerimaan pajak ditetapkan untuk mempengaruhi perekonomian.


Sedangkan kebijakan moneter dilakukan untuk mempengaruhi uang yang beredar dengan cara:


1. Melakukan operasi pasar terbuka
2. Menetapkan tarif suku bunga
3. Menetapkan giro wajib minimum
4. Melakukan himbauan moral

Instansi yang berwenang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sama-sama menjadi kewenangan pemerintah, namun ada instansi pemerintah yang menangani secara khusus.

Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Presiden beserta kabinetnya yang juga dibantu oleh lembaga legislatif yaitu DPR.

Sedangkan kebijakan moneter dibuat oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia.

Namun pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui kebijakan moneter langsung seperti masalah peredaran uang dan kredit perbankan.

Dampak terhadap perekonomian

Secara umum, kebijakan moneter berdampak lebih cepat terhadap perekonomian negara daripada kebijakan fiskal. Selain itu juga kebijakan moneter cenderung lebih efektif dalam mengatasi inflasi, sedangkan kebijakan fiskal cenderung lebih efektif dalam mengatasi resesi. 


Dengan demikian masing-masing kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Kemudian jika ada pertanyaan mengenai mana sih yang lebih efektif antara kebijakan fiskal dan moneter? Maka jawabannya yaitu bergantung pada permasalahan apa yang akan diatasi.


Dalam prakteknya, diperlukan adanya kombinasi yang tepat antara kebijakan fiskal dan moneter (policy mix), karena sesungguhnya sektor riil (dalam hal ini adalah kebijakan fiskal) dan sektor moneter (dalam hal ini adalah kebijakan moneter) sangat berkaitan erat.


Kombinasi antara dua kebijakan ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah (Kementerian Keuangan) sebagai penanggungjawab kebijakan fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas atau kebijakan moneter.


Kebijakan Non Moneter

Jenis-jenis kebijakan non moneter:

1. Meningkatkan produksi barang dan jasa.
2. Menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa.
3. Mengadakan pengawasan terhadap harga barang dan jasa.
4. Pemerintah ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa.
5. Melalui kebijakan upah, tidak menaikkan upah agar harga barang dan jasa tidak naik.
6. Meningkatkan impor barang, agar jumlahnya bertambah dan mengakibatkan harga turun.

0 Response to "Pengertian Kebijakan Fiskal, Moneter serta Dampak Terhadap Perekonimian ."

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel