Makalah Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah

KATA PENGANTAR


Om Swastyastu,
Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas asungkerta waranugrahanya tugas makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Lain (LPD).
Untuk memenuhi persyaratan tersebut disusunlah makalah ini yang berjudul “Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah” Dalam pembuatan makalah ini penulis menyadari betul terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar pembuatan makalah selanjutnya dapat di buat semaksimal mungkin.
Meskipun dalam penyusunan makalah ini, penulis telah berusaha dengan maksimal, namun penulis masih merasa memiliki kekurangan dalam makalah ini, maka dari itu penulis meminta kritik dan saran pembaca makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Harapan dari penulis semoga penyusunan makalah ini, dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Jika pada makalah ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan demi terwujudnya kesempurnaan makalah ini.
Om Shanti Shanti Shanti Om


Denpasar, 19 Oktober 2018



Penyusun





BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BANK
Sebagaimana telah diketahui bahwa bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan. Umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote atau biasa kita menyebutkan penerbit surat berharga, baik itu seperti cek, giro, buku tabungan dan sebagainya. Peranan bank dewasa ini sangat dominan dalam perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya.
Hampir setiap kegiatan perekonomian masyarakat tidak  terlepas dari peran bank maupun lembaga keuangan lainnya diluar bank. Dalam menjalankan aktifitasnya, bank menawarkan berbagai produk yang berisi kegiatan pendukung perekonomian masyarakat, mulai dari jasa menabungkan uang masyarakat, pengiriman uang atau jasa-jasa yang lainnya intinya mempermudah masyarakat melakukan aktifitas bisnis dan perekonomian sehari-hari. dari pentingnya peranan bank yang mencakup semua masyarakat di Indonesia, baik dari berbagai golongan, baik golongan orang kaya raya, orang menengah, dan orang kecil (golongan buruh, nelayan, Petani, dsb).
Perlunya peranan pemerintah untuk merangkul masyarakat untuk menikmati fasilitas Bank, karena sebagian besar Bank Konvensional dan Syariah hanya mencakup untuk kalangan masyarakat atas dan menengah keatas, karena salah satu penyebabnya adalah letak dari tempat bank tersebut, yakni hanya ada di perkotaan saja, sehingga orang-orang yang ada di pedesaan ataupun kecamatan kurang bisa menjangkau. 
Sehingga untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah, maka pemerintah mengatur untuk didirikannya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di tingkat kecamatan, dan desa. Yang bertujuan agar semakin meratanya pelayanan keuangan bagi seluruh masyarakat.  Dalam makalah ini, kami akan menjelaskan mengenai Bank Prekreditan Rakyat dan BPR Syariah, Pengertian BPR dan Landasan Hukum, Tujuan dan fungsi BPR, serta Perkembangan BPR dan BPR Syariah.

1.2 Rumusan Masalah
1. Apa pengertian BPR dan landasan hukum?
2. Apa tujuan dan fungsi BPR?
3. Bagainama perkembangan BPR dan BPR sayriah?

1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui pengertian BPR dan landasan hokum!
2. Untuk mengetahui tujuan dan fungsi BPR!
3. Untuk mengetahui perkembangan BPR dan BPR sayriah!



BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat dan Landasan Hukum

2.1.1 Pengertian Bank Pperkreditan Rrakyat
Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disebut dengan BPR adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi Bank Perkreditan Rakyat pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, sehingga Bank Perkreditan Rakyat banyak dijumapi di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat telah  ada sejak sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar.
Pengertian Bank Perkreditan Rakyat sendiri adalah bank yang kegiatan usahanya dilakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 pasal (1) tentang Perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 seperti tersebut diatas. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Fungsi bank perkreditan rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selain fungsi tersebut, bank perkreditan rakyat juga memiliki keterbatasan dalam menjalankan usahanya seperti dilarang membaerikan jasa dalam bentuk simpanan giro.  Pada mulanya tugas pokok BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Namun, semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sede rhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah BPR.
Bank perkreditan rakyat yang terdapat di daerah pedesaan berfungsi sebagai pengganti bank desa, Kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan atas bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD. Selain itu bank perkreditan rakyat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah jenis Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar atau di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.         

2.1.2 Landasan Hukum Bank Perkreditan Rakyat
Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

2.2 Fungsi dan Peranan Bank Perkreditan Rakyat
Selain lembaga keuangan yang menjalankan layanan perbankan seperti deposito berjangka, tabungan, dan penyaluan dana BPR. Di sisi lain BPR juga memiliki fungsi sebagai berikut:
1.      Berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat baik dalam deposito berjangka, tabungan, atau dalam bentuk lainnya.
2.      Berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit perdagangan, dan kredit modal kerja sebagai dana usaha BPR.
3.      Berfungsi untuk memberikan kredit.
4.      Berfungsi untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dalam bentuk deposito berjangka dan lain-lain.
5.      Berfungsi utuk menyalurkan dana sesuai dengan peraturan undang-undang

2.2.1 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat
Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, penumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2.3 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah

2.3.1 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha  mikro, kecil dan menengah. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang berfungsi tidak hanya sekedar menyalurkan kredit dalam bentuk kredit modal kerja, investasi maupun konsumsi tetapi juga melakukan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
Sebagaimana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di BPR juga  dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan LPS. Sebagai perbandingan, dari bulan Oktober 2012 hingga Maret 2013, jika LPS menjamin simpanan dalam rupiah pada Bank Umum dengan tingkat bunga 5,5% maka untuk BPR, LPS menjamin hingga tingkat bunga 8%. Hal ini membuat deposito berjangka yang ditawarkan BPR  memiliki tingkat bunga yang lebih menarik dibanding Bank Umum. Berikut ini beberapa fakta menarik seputar perkembangan BPR konvensional (non-syariah) di Indonesia berdasarkan data yang diolah dari statistik perbankan yang diterbitkan Bank Indonesia hingga Maret 2013.
Hingga akhir Maret 2013, kredit yang disalurkan oleh BPR konvensional mencapai 52,6 triliun rupiah sementara dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito (dana pihak ketiga) mencapai sekitar 45,5 triliun rupiah. Rata-rata kredit yang diberikan selama 6 bulan (Oktober 2012 hingga Maret 2013) sekitar 50,5 triliun rupiah sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun rata-rata mencapai 44,6 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013), BPR konvensional berhasil dengan baik menjalankan fungsi utama perbankan yaitu fungsi intermediasi.
Tercatat ada sembilan provinsi di mana BPR konvensional berhasil menyalurkan kredit rata-rata di atas 1 triliun rupiah selama 6 bulan terakhir (hingga Maret 2013) yakni: Jawa Tengah (Rp. 11,39 triliun), Jawa Barat (Rp. 7,97 triliun), Jawa Timur (Rp. 5,92 triliun), Bali (Rp. 4,77 triliun), Lampung (Rp. 4,31 triliun), Kep. Riau (Rp. 2,51 triliun), D.I. Yogyakarta (Rp. 2,41 triliun), DKI Jaya (Rp. 1,06 triliun) dan Sumatera Barat (Rp. 1,05 triliun). Total penyaluran kredit di sembilan provinsi tersebut mencapai 82% dari total 50,5 triliun rupiah. Hal yang sama dalam hal penghimpunan dana di kesembilan provinsi tersebut melalui BPR konvensional hingga akhir Maret 2013 yang mencapai 38 triliun rupiah dari total sebesar 45,5 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa perputaran uang dan perekonomian yang diharapkan merata ke seluruh pelosok Indonesia masih terkonsentrasi di Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitarnya.
Dari total 1.653 BPR konvensional di Indonesia yang tercatat pada statistik Bank Indonesia, sebanyak 1.277 BPR berada di kesembilan provinsi tersebut di atas. Untuk soal kemampuan BPR dalam penghimpunan dana maka Lampung dan Kep. Riau sepertinya menjadi jagonya. Dengan jumlah hanya 26  BPR pada akhir Maret 2013, Lampung berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 3,29 triliun sementara Kep. Riau yang tercatat  memiliki 40 BPR berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 2,74 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah dengan 259 BPR yang menghimpun dana Rp 10,69 triliun atau Jawa Timur dengan 331 BPR yang menghimpun dana sebesar Rp 4,98 triliun.
Dari segi jumlah debitur pada akhir Maret 2013, maka Jawa tengah (816.778 rekening), Jawa Barat (746.516 rekening) dan Jawa Timur (666.656 rekening)  mengakumulasi 68,85% total debitur BPR konvensional di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan kredit sangat tinggi di ketiga provinsi tersebut.
Kep. Riau menunjukkan kondisi yang berbeda dari delapan provinsi lainnya yang tersebut di atas karena hingga akhir Maret 2013, penghimpunan dana melebihi penyaluran kredit. Dengan jumlah deposito sebanyak 13.401 rekening pada akhir Maret 2013, dana yang berhasil dihimpun dari instrumen ini mencapai Rp 2,35 triliun. Bandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki 141.598 rekening deposito (33,37% dari total rekening deposito BPR konvensional secara nasional) yang hanya berhasil menghimpun Rp. 6,02 triliun.
Rata-rata suku bunga kredit dalam mata uang rupiah Bank Umum dalam 6 bulan yang berakhir pada Maret 2013 untuk kredit modal kerja sebesar 11,54%, kredit investasi sebesar 11,27%  dan kredit konsumsi sebesar 13,43%. Sedangkan pada BPR: kredit modal kerja sebesar 30,91%, kredit investasi sebesar 26,76%  dan kredit konsumsi sebesar 25,97%.
Pada bulan Desember 2012 lalu, Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang mengatur tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh Bank Umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Disebutkan secara bertahap hingga tahun 2018, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat dilakukan secara langsung kepada UMKM atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing, channeling atau secara sindikasi. Pembiayaan tidak langsung dapat dilakukan antara lain melalui BPR.
Menyimak statistik perbankan BPR konvensional hingga Maret 2013 dan keberhasilan BPR dalam melakukan fungsi intermediasi, masih terbuka luas kesempatan bagi Bank Umum untuk melakukan channeling melalui BPR. Keuntungan yang diperoleh oleh Bank Umum melalui  cara tersebut antara lain adalah dapat mengandalkan BPR dalam infrastruktur serta pengalamannya menilai resiko kredit debitur UMKM, yang selama  ini mungkin belum didalami oleh Bank Umum. Dalam jangka panjang dengan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tersebut, diharapkan dapat menekan suku bunga kredit BPR konvensional karena semakin meningkatnya supply dan kemudahan akses dana dari Bank Umum melalui penyaluran kredit langsung atau tidak langsung kepada UMKM tersebut.

2.3.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
Didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.
Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (rural bank).
UU No.10 Tahun 1998 yang merubah UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.
Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip  Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.
Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat  81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang berada di Indonesia.



BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Dari pembahasan ini penulis menyimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR) adalah sebuah lembaga keuangan penghimpun dan penyalur dana serta penyedia jasa perbankan lainnya yang dalam operasionalnya tidak menyediakan jasa pelayanan lalu lintas keuangan melainkan menyediakan dana pembiayaan atau permodalan yang berprinsip pada syariat Islam. Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR) dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

3.2 SARAN
Demikian makalah ini kami susun. Apabila ada kesalahan dalam menyusun makalah kami mohon maaf. Kritik dan saran sangat kami butuhkan agar kami apat menyusun makalah lebih baik. Harapan kami, semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca.


DAFTAR PUSTAKA
Sjahdeini, Sutan Remy. Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam. PT. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.2005.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonesia. Yogyakarta .2005. 
Syafi’i, Antonio Muhammad. Bank SyariĆ”h dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press. Jakarta.2001
Wirdyaningsih. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Prenada Media. Jakarta. 2005
http.bprsalmabrur.blogspot.com
Acan. Bank Perkreditan Rakyat BPR Syariah. 2010https://acankende.wordpress.com
Nasution, Suryatina. Bank Perkreditan Rakyat Syariah . 2013. https://suriyantinasutionumy.wordpress.com/
Abdurrahim. Perbankansyariah. 2010 http:// perbankansyariah.blogspot.co.id//

0 Response to "Makalah Bank Perkreditan Rakyat dan BPR Syariah"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel