Makalah; Analisis system ekonomi dualisme, Ekonomi Sosialis ala Indonesia, & Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

BAB I
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, maka berkembang pula perilaku ekonomi masyarakat. Perilaku ekonomi masyarakat yang bermacam-macam memicu munculnya sistem ekonomi yang beragam pula. Sistem ekonomi diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia pada berbagai jenis barang terutama barang kebutuhan pokok. 

Sistem perekonomian adalah sistem yang dipakai oleh sebuah negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya baik untuk perorangan ataupun instansi di negara itu. Perbedaan utama antara satu sistem ekonomi dengan sistem ekonomi yang lain yaitu bagaimana cara sistem itu mengelola faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu diizinkan memiliki seluruh faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dikuasai oleh pemerintah. 

Sistem perekonomian yang diterapkan oleh negara Indonesia adalah Sistem perekonomian Pancasila. Ini artinya sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman pada Pancasila. Sehingga secara normatif Pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia. 

Akat tetapi jika kita melihat dari sejarah Indonesia, indonesia tidak henya menganut satu sistem perekonomian saja selama pergantian pemerintahan, akan tetapi telah beberapa kali sistem perekonomian Indonesia berganti. 

Dan jika kita telisik lagi dari sistem perekonomian dunia ada berbagai macam sistem perekonomian yang diterapkan dinegara masing-masing sesuai dengan kepribadian setiap negara mulai dari sistem kapitalis yang memberi kebebasan kepada setiap individu dalam berusaha kemudian sistem sosialis yang tidak memberikan kebebasan atau hak setiap individu atas harta, kekayaan dan penggunaannya dan yang terakhir sistem ekonomi campuran yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi.

 Sehingga kita perlu memahami setiap jenis sistem perekonomian tersebut agar kita dapat mengetahui lebih mendalam bagaimana penerapan serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dari setiap system tersebut. 

B. Rumusan masalah 

1. Analisis sistem ekonomi dualisme 
2. Analisis sistem ekonomi sosialis ala Indonesia 
3. Analisis sistem ekonomi pancasila 
4. Analisis sistem ekonomi kerakyatan

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tentang analisis system ekonomi dualisme 
2. Mengetahui tentang Analisis sistem ekonomi sosialis ala Indonesia 
3. Mengetahui tentang Analisis sistem ekonomi pancasila 
4. Mengetahui tentang Analisis sistem ekonomi kerakyatan 

BAB II
PEMBAHASAN 

2.1 Analisis system ekonomi dualisme 

Ekonomi dualisme (dual economy) merupakan istilah yang memiliki makna akademis teknis maupun makna yang lebih umum. Dikatakan demikian karena dalam aspek teknisnya, istilah ini merujuk pada adanya dua sektor berlainan dalam perekonomian yang sama, masing-masing memiliki pijakan budaya, aturan main, teknologi, pola-pola permintaan,dan praktik pelaksanaannya sendiri. 

Ekonomi dualisme menurut J.H Boeke (Ekonom Belanda) adalah dua sistem ekonomi yang berbeda dan berdampingan kuat. Dua sistem tersebut bukan sistem ekonomi transisi dimana sifat dan ciri-ciri yang lamanya makin melemah dan yang baru makin menguat melainkan kedua-duanya sama kuat dan jauh berbeda. 

Perbedaan tersebut karena sebgaian akibat penjajahan orang-orang barat. Dualisme ini berarti dalam waktu yang sama didalam masyarakat terdapat dua gaya sosial yang jelas berbeda satu sama lainnya dan masing-masing berkembang secara penuh serta saling mempengaruhi. Jadi, Ekonomi Dualisme adalah sistem ekonomi yang merujuk kepada dua sistem yang berlainan namun sama kuat. Sistem tersebut adalah perekonomian modern dan perekonomian kerakyatan. 

Jadi, dualisme adalah dua keadaan yang berbeda dimana satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. Dengan adanya dua keadaan yang berbeda ini tentunya akan memiliki pengaruh tersendiri bagi suatu negara yang secara tidak langsung menganut sistem dualisme ekonomi ini. 

A. Ciri-ciri dualisme ekonomi 

Dualisme Ekonomi mempunyai 4 ciri-ciri, sebagaimana dikemukakan oleh Lincolin Arsyad (2010) yaitu sebagai berikut: 

1. Dua keadaan yang berbeda dimana sebagian bersifat superior dan lainya bersifat inferior 
yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama. 

2. Keadaan hidup berdampingan itu bersifat kronis dan bukan transisional. 

3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukan kecenderungan yang menurun,bahkan terus meningkat. 

4. Keterkaitan antara unsur superior dan unsur inferior tersebut menunjukan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil sekali atau bahkan tidak berpengaruh dalam mengangkat derajat unsur interior. 

B. Kekurangan dan kelebihan dualisme ekonomi 

1. Kekurangan dualisme ekonomi 

Adapun kekurangan dari dualisme ekonomi yaitu, 

a. Pembangunan sektor publik yang tidak seragam. 

Dengan adanya dualisme ekonomi, terjadi ketimpangan dalam membangun sektor publik, karena pembangunan hanya terjadi pada daerah yang dihuni industri-industri besar. Sementara, untuk daerah-daerah yang tidak tersentuh pertumbuhan industri, terjadi keterlambatan pembangunan sektor publik. 

Dengan adanya pertumbuhan industri pada daerah-daerah tertentu menyebabkan pembangunan sektor publik seperti, infrastruktur jalan, rumahsakit, sekolah, dan sektor publik lainnya semakin cepat dan mengakibatkan jarak (gap) pembangunan terhadap daerah-daerah lain semakin besar. 

b. Ketidak seimbangan pendapatan rakyat. 

c. Kesejahteraan masyarakat tidak merata. Dengan pendapatan rakyat yang tidak seimbang, rakyak kesulitan memenuhi kesejahteraannya seperti sandang, pangan, serta papan. 

d. Memicu munculnya disintegrasi bangsa. Karena ekonomi dualisme mengakibatkan pengangguran 

C. Kelebihan dualisme ekonomi 

Adapun kelebihan dualisme ekonomi yaitu 

1. Adanya dualisme ekonomi, dapat dilakukannya pengembangan sumber daya efisien. 

D. Faktor-faktor Penyebab Ekonomi Dualisme 

Ada empat faktor yang melatarbelakangi atau menjadi penyebab lahirnya dualisme ekonomi, yaitu: 

1. Mempertahankan agar surplus disektor pertanian tetap berada didalam negeri daripada dibawa keluar negeri seperti pada masa penjajahan. 

2. Kebijakan untuk mengalihkan surplus pertanian kesektor industri (manufacturing), dan ekonomi seperti semula. 

3. Adanya dari pola-pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia. Pertumbuhan penduduk yang cepat untuk Filipina, Taiwan, dan Korea Selatan (2-3% pertahun) berdampingan dengan miskinnya sumber-sumber alam. 

Ekspor hasil bumi dapat dikatakan kecil, dan tidak dapat mengimbangi angka pertumbuhan penduduk. Sementara pada daerah lainnya kita akan temukan tekanan pendudukyang rendah, tetapi cukup memiliki sumber-sumber alam, dan potensial untuk mengadakan ekspor hasil bumi. Malahan ekspor hasil bumi memainkan peranan penting dalam ekonomi nasional. Ini dapat kita temukan dinegara Thailand dan Malaysia. 

4. Dinegara-negara sedang berkembang, kebanyakan dari masyarakat tingkat pemilikan tanah kecil. Rasio antara manusia dan tanahnya dapat mencapai 1.000-1.500 orang perkilometer persegi dengan 80% lebih hidup didaerah pedesaan, danbekerja pada sektor pertanian tradional. 

Lemahnya perekonomian nasional.Perekonomian nasional dari negara yang memiliki dualisme untuk pertumbuhanekonominya. Pada sebagian besar negara sedang berkembang, biasanyatergantung kepada perdagangan luar negeri, bantuan luar negeri dan investasi-investasi asing. 

E. Macam-macam Ekonomi Dualisme 

1. Dualisme sosial 

Tahun 1910, seorang ekonom Belanda, J.H Boeke menyatakan bahwa pemikiran ekonomi Barat tidak dapat diterapkan dalam memahami permasalahan perekonomian negara-negara jajahan (tropis) tanpa suatu “modifikasi” teori. Jika ada pembagian secara tajam, mendalam dan luas yang membedakan masyarakat menjadi dua kelompok, maka banyak masalah sosial dan ekonomi yang polanya sangat berbeda dengan teori ekonomi Barat sehingga pada akhirnya teori tersebut akan kehilangan hubungannya dengan realitas dan bahkan kehilangan nilainya. Boeke menganggap bahwa prokondisi dari dualismenya adalah hidup berdampingannya dua sistem sosial yang berinteraksi hanya secara marginal melalui hubugan yang sangat terbatas antara pasar produk dan pasar tenaga kerja. 

2. Dualisme Ekologis 

Pada tahun 1963 Clifford Geertz mengenalkan dualisme ekologis. MenurutGeertz, dualisme ditandai oleh perbedaan-perbedaan dalam sistem ekologis. Setiap sistem ekologis tersebut menggambarkan pola-pola sosial dan ekonomi tertentu yang menyatu di dalamnya dan membentuk suatu keseimbangan internal. 

3. Dualisme Teknologi 

Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi dan organisasi produksi yang modern yang sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya dan pada akhirnya akan mengakibatkan timbulnya perbedaan tingkat produktifitas yang sangat besar, dalam hal ini teknologi modern sangat berperan penting. 

Teknologi modern yang dimaksud diatas berkisar pada sektor industri pertambangan, industri transportasi dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang tingkat teknologinya masih rendah yaitu: pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional dan lain lain. 

4. Dualisme Finansial 

Dalam analisis Myint, beliau mengemukakan mengenai dualisme finansial. Hal ini pun merujuk pada pengertian bahwa pasar uang dalam negara jajahan dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu pasar uang yang terorganisir dengan baik (organized money market) dan pasar uang yang tidak terorganisir (unorganized money market). 

Pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari bank-bank komersial dan lembaga-lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini terdapat di pusat-pusat bisnis dan kota-kota besar, serta memiliki tujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan tanaman ekspor dan pertambangan. Namun setelah NSB mencapai kemerdekaan, pemerintah mengadakan usaha yang sifatnya mendorong lembaga-lembaga keuangan modern untuk memberikan pinjaman kepada sektor ekonomi lainnya, terutama sektor industri dan pertanian rakyat. 

5. Dualisme Regional 

Dualisme Regional adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar berbagai daerah dalam negara. Dualisme regional ini memusatkan perhatiannya pada masalah kesenjangan yang terjadi pada kesejahteraan antar daerah. Misalnya, di NSB ada beberapa daerah yang berkembang sangat pesat sehingga keadaan ekonomi dan sosialnya sudah hampir menyamai negara maju, sedangkan daerah lainnya mengalami perkembangan yang sebaliknya atau bahkan mengalami kemunduran. 

Berikut ini merupakan jenis dari dualisme regional dinegara sedang berkembang: 
  1. Dualisme antar daerah perkotaan dan pedesaan 
  2. Dualisme antara pusat negara,pusat industri dan perdagangan dengan daerah lain dalam negara tersebut. 
Dualisme ini merupakan akibat dari investasi yang tidak seimbang antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini akhirnya menyebabkan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan semakin besar. 


2.2 Analisis Sistem Ekonomi Sosialis ala Indonesia 

Istilah sistem ekonomi Sosialis ala Indonesia muncul ada periode akhir dari kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni sekitar tahun 1960. Pada periode tersebut kiblat politik Indonesia adalah ke negara-negara sosialis Eropa Timur, Rusia dan RRC; tidak ke negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Pada periode tersebut Indonesia adalah anti neo kolonialisme dan neo liberalisme, dan malahan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memebentuk masyarakat baru yang disebut New Emerging Forces. Perekonomian pada periode itu sangat mirip dengan sistem perekonomian negara sosialis, yang natara lain sebagai berikut : 

1.Pemerintah Indonesia telah menyusun Pembangunan Secara Berencana Delapan Tahun 1960-1968. Rencana tersebut bersifat menyeluruh di segala sektor dan seluruh wilayah (semesta), namun belum sempat dilaksanakan. 

2.Perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh negara. Hal ini akibat dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta Belanda sekitar tahun 1957. Beberapa perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi adalah usaha penerbangan, perusahaan kereta api, perusahaan Bus Damri, perusahaan pelayanan Pelni, perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang ekspor impor, perusahaan perbankan, perusahaan perkebunan dan sebagainya. 

Oleh karena nasionalisasi tersebut, perekonomian Indonesia baik dalam maupun luar negerinya dilaksanakan/dikuasai oleh perusahaan milik negara dan koperasi. Ini tidaklah berarti swasta sma sekali tidak berperan. Katakanlah pada perdagangan eceran dan perusahaan kecil serta koperasi. Pasar-pasar tradisional masih tetap berperan dan meskipun lambat, terus berkembang. 

3.Sistem perbankan, semula adalah bank-bank swasta milik Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah , kemudian diubah menjadi sistem perbankan Rusia. Ini dikerjakan dengan cara mengubah nama-nama bank pemerintah menjadi satu nama dengan unit-unit tertentu. 

4.Sistem Devisa yang dipakai waktu itu adalah sistem devisa yang sangat umum dipakai oleh negara-negara sosialis, yakni Exchange Control. Pda sistem ini tidak diperkenankan mata uang asing (devisa) beredar di masyarakat. Semua devisa dimiliki oleh negara. Devisa hasil ekspor, pinjaman/bantuan negara luar kepada Indonesiadan hasil devisa lainnya yang masuk ke Indonesia harus diserahkan/dijual kepada negara. 

Kemudian negara menjual devisa yang dimiliki nya kepada importir atau siapa saja yang memerlukan devisa. Pemerintah menentukan kurs devisa dan oleh karena itu sistem devisa seperti ini juga disebut sistem devisa dengan harga tetap (fixed Exchange Rate) atau juga disebut dengan sistem devisa dengan harga dipakukan (pegged Exchange Rate). 

Harga barang dan jasa dalam negeri, waktu itu selalu mengalami kenaikan yang akibatnya nilai rupiah selalu menurun. Sebelum pemerintah melaksanakan devaluasi Rupiah, dengan adanya kenaikan harga harga umum didalam negeri, para eksportir merasa enggan (disinsetif) untuk melakukan ekspor, karena mereka merasa dirugikan disamping itu, para importer makin bergairah untuk mengirimkan barang, karena harga devisa (dolar) yang tetap dan relatif rendah. 

Dari pembicaraan pada angka 1 sampai 4 dijelaskan bahwa sistem perekonomian yang berlaku di Indonesia saat ini hampir sepenuhnya sama dengan sistem perekonomian sosialis yang berlaku dinegara- negara Eropa Timur. 

2.3 Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila 

Pengertian sistem ekonomi Pancasila adalah suatu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan moral yang terkandung di dalam Pancasila. Sistem ekonomi ini disebut juga dengan sistem ekonomi Demokrasi yang menjadi identitas perekonomian Indonesia. Artinya, Indonesia menggunakan nilai-nilai di dalam ideologi Pancasila sebagai acuan dan landasan dalam menjalankan roda perekonomian. 

Ada lima sumber nilai dalam sistem ekonomi Pancasila, yaitu: 

1. Nilai Ketuhanan, artinya nilai agama dan etika punya peranan penting dalam menjalankan sistem perekonomian. 

2. Nilai Kemanusiaan, artinya sistem ekonomi mengutamakan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. 

3. Nilai Persatuan, artinya segala aktivitas ekonomi mengutamakan asa kekeluargaan demi menjaga persatuan. 

4. Nilai Musyawarah/ Demokrasi, artinya sistem ekonomi dijalankan selaran dengan nilai-nilai demokrasi. 

5. Nilai Keadilan, artinya pengelolaan dan penggunaan semua sumber daya ekonomi bertujuan untuk kemakmuran semua warga negara. 

A. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila 

Dari penjelasan definisi sistem ekonomi Pancasila di atas, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik dari sistem ekonomi ini. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila adalah sebagai berikut: 
  1. Setiap keputusan perekonomian selalu melibatkan etika dan nilai-nilai agama. 
  2. Nilai kemanusiaan merupakan hal terpenting dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil. 
  3. Penyusunan perekonomian disusun secara kekeluargaan untuk kepentingan bersama. 
  4. Segala pengelolaan perekonomian dilaksanakan melalui pemufakatan lembaga perwakilan rakyat. 
  5. Semua cabang produksi vital dan sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. 
  6. Negara mengakui adanyak hak milik individual yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. 
  7. Masyarakat diberikan kebebasan untuk mengembangkan daya kreasi yang tidak merugikan kepentingan umum. 
  8. Semua fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. 
B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila 

Dari penjelasan di atas, secara konsep sistem ekonomi Pancasila mengutamakan unsur kolektivitas dan kekeluargaan dalam menjalankan perekonomian. Namun, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan tersendiri yang terdapat di dalam sistem ekonomi ini. 

1. Kelebihan Sistem Ekonomi Pancasila 
  1. Hak milik individual diakui oleh negara selama pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingian umum. 
  2. Pengelolaan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama untuk mencapai kemakmuran bersama. 
  3. Perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. 
  4. Adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama hal tersebut tidak mengganggu kepentingan masyarakat. 
2. Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila 
  1. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama.
  2. Perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu.
  3. Adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan ‘membunuh’ daya kreasi dan inovasi masyarakat
C. Penerapan Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Sehingga sistem ekonomi demokrasi hanya terdapat di Indonesia. Adapun beberapa contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia adalah sebagai berikut: 
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN), keberadaan BUMN di Indonesia adalah salah satu bukti adanya peran negara dalam pengelolaan ekonomi di berbagai sektor.
  • Koperasi, keberadaan koperasi merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia dimana kegiatan koperasi merupakan usaha kolektif berasaskan kekeluargaan.
  • Serikat Buruh, yaitu bentuk gerakan kolektif kelas pekerja. Keberadaan serikat buruh adalah bertujuan untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya eksploitasi sumber daya manusia

2.4 Sistem Ekonomi Kerakyatan 

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. 

Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Definisi ekonomi kerakyatan yang lainnya adalah suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. 

Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini. 
  • Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. 
  • Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup 
  • Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 
  • Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. 
  • Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. 
A. Berikut ini ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan 

Ciri dari sistem ekonomi kerakyatan diantaranya seperti dibawah ini: 
  • Yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat adalah negara atau pemerintah negara tersbut. Misalnya seperti: bahan bakar minyak, air dan sumber daya alam yang lainnya. 
  • Peran negara di ekonomi ini sangatlah penting akan tetapi tidak dominan, dan begitu juga perana dari pihak swasta yang posisinya memang penting akan tetapi tidak mendominasi juga. Sehingga tidak mungkin terjadi kondisi sistem ekonomi liberal ataupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak tersebut yaitu pemerintah dan juga pihak swasta hidup berdampingan secara damai dan saling men-support satu sama lain. 
  • Di dalam perekonomian ini masyarakat adalah bagian yang sangat penting, karena kegiatan produksi yang dilakukan, diawasi dan dipimpin oleh anggota masyarakat. 
  • Buruh maupun modal tidak mendominasi perekonomian sebab ekonomi ini didasari atas asas kekeluargaan 
B. Tujuan ekonomi kerakyatan 

Adapun tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya seperti di bawah ini: 
  1. Untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan. 
  2. Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat. 
  3. Dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. 
  4. Dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. 
  5. Dan berikut ini kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kerakyatan 

Kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan: 
  1. Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian. 
  2. Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata. 
  3. Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. 
  4. Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. 
  5. Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik. 
  6. Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan dan sangat baik. 

Kelemahan dari sistem ekonomi kerakyatan: 
  1. Dalam ekonomi ini akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat, peraktek ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri. 
  2. Aksi membagi-bagi uang ini secara tidak sadar dapat menyebabkan usaha mikro atau kecil dan menengah serta koperasi yang selama ini tidak berdaya dapat bersaing dalam suatu mekanisme pasar, bias menjadi sangat bergantung pada aksi tersebut. 
  3. Masih kurangnya pengetahuan rakyat mengenai Investasi, akibatnya dapat menyebabkan kemiskinan terlalu lama atau perputaran roda yang lambat. 
  4. Kurangnya penerapan dari manajemen. 
  5. Tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintah, meskipun peran pemerintah sangat penting tapi tidak dominan. 
  6. Harus di awasi, jika tidak diawasi dengan baik akan banyak koruptor. 

BAB III 
PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.Ekonomi indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat.dengan pertumbuhan dan pendapatan nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan kita pada negara lain. dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu memberikan kemajuan. 

Dengan demikian Indonesia tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi terpusat, maupun Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Campuran. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pertumbuhan Ekonomi di setiap negara berbeda – beda tergantung dari tingkat pendapatan per kapita suatu negara tersebut dan tergantung dari berapa besar pendapatan/ penghasilan dari penduduknya. Jika pendapatan Negara itu tinggi maka pertumbuhan ekonominya juga cepat tetapi sebaliknya jika pendapatan suatu negara itu di bawah rata-rata maka pertumbuhan ekonominya juga rendah. 

3.2 Saran 

Semoga Indonesia bisa lebih maju terutama dibidang ekonomi. Supaya hal itu bisa dipertahankan atau lebih berkembang lagi menjadi negara maju, peran dan kebijakan- kebijakan pemerintah harus dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk perekonomian di Indonesia semakin maju. 

Daftar Pustaka 






0 Response to "Makalah; Analisis system ekonomi dualisme, Ekonomi Sosialis ala Indonesia, & Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel