Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru & Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya

BAB I
 
PENDAHULUAN 

1.1 . Latar Belakang 

Indonesia sudah mengalami banyak transformasi kepemimpinan mulai dari Soekarno (Orde Lama) yang berjuang mulai pra dan pasca kemerdekaan dengan model kebijakan politik luar negeri yang cukup konfrontatif dan keras terhadap Barat (khusunya). Masalah dalam Negeri berpengaruh penting pada akselerasi politik luar negeri suatu Negara, hal ini dialami pada Orde Lama, kondisi politik dalam negeri yang tidak kondusif dan belum final membuat langkah politik luar negeri yang dijalankan mengalami pergoalakan yang luar biasa dan sulit dikendalikan.

Pada Orde Baru yang Indonesia juga ikut memprakarsai pembetukan ASEAN (Associations of South East Asia Nations) yang pada waktu Adam Malik bertugas sebagai Menteri Luar Negeri. Pada kondisi kali ini Indonesia mencoba memainkan pola polugri yang lebih akomodatif dan bersahabat. Maka Indonesia bersama Singapura, Philipin, Thailand dan Malaysia sepakat membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok.

Orde Lama dan  Orde Baru punya kondisi yang berbeda , yang dipengarhui factor eksternal maupun internal setting yang berbeda pula . Ada perbedaaan alur dan laju politik luar negeri Indonesia dari tiga masa tersebut. Namun ada suatu pola yang hampir sama dari ketiga rezim tersebut ketika melakukan polugri pada keikutsertaan dalam pembetukan organisasi Internasional. Walaupun belum bisa dibuktikan secara ilmiah dan refrensial hal inilah yang membuat peneliti ingin mentelaah lebih dalam atas sikap polugri Indonesia dari tiga masa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah
  1. Apa Pengertian Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru ?
  2. Apa Pengertian Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya ?

1.3 Tujuan Penulisan
  1. Untuk Mengetahui Pengertian Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru 
  2. Untuk Mengetahui Pengertian Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya 

BAB II
PEMBAHASAN

 2.1 Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru

a. Kebijakan Moneter Orde Lama

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua factor dari unsur-unsur peninggalan orde lama, tertama dari paham komunis. Selain itu kebijaksanaan pemerintahan dalam mengupayakan penurunan tingkat inflansi yang masih sangat tinggi. 

Kebijakan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/- 650% menjadi hanya +/- 10% saja,suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.Kebijakan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional,serta untuk menaikkan daya saing komoditi 

Ekspor, pada masa ini menjadi lemah karena:
1. Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%,sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia,akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain.
2. Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

b. Kebijakan Pada Awal Masa Orde Baru

Di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Soeharto.

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno, pendahhulunya. Hal ini beliau lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut;
1. Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti rendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
2. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
3. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara:
1. Mengadakan operasi pajak.
2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
3. memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, sepertirendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana
4. Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
5. Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara :
1. Mengadakan operasi pajak.
2. Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.

Jadi Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan tujuannya untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. 

Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. 

Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.

2.2 Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya

Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan, jika pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam. 

Dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah, serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha

Penyebab dari krisis ini bukanlah fundamental ekonomi Indonesia yang selama ini lemah, hal ini dapat dilihat dari data-data statistik di atas, tetapi terutama karena utang swasta luar negeri yang telah mencapai jumlah yang besar. Yang jebol bukanlah sektor rupiah dalam negeri, melainkan sektor luar negeri, khususnya nilai tukar dollar AS yangmengalami overshooting yang sangat jauh dari nilai nyatanya. 

Krisis yang berkepanjangan ini adalah krisis merosotnya nilai tukar rupiah yang sangat tajam, akibat dari serbuan yang mendadak dan secara bertubi-tubi terhadap dollar AS (spekulasi) dan jatuh temponya utang swasta luar negeri dalam jumlah besar. Seandainya tidak ada serbuan terhadap dollar AS ini, meskipun terdapat banyak distorsi pada tingkat ekonomi mikro, ekonomi Indonesia tidak akan mengalami krisis. 

Dengan lain perkataan, walaupun distorsi pada tingkat ekonomi mikro ini diperbaiki, tetapi bila tetap ada gempuran terhadap mata uang rupiah, maka krisis akan terjadi juga, karena cadangan devisa yang ada tidak cukup kuat untuk menahan gempuran ini. Krisis ini diperparah lagi dengan akumulasi dari berbagai faktor penyebablainnya yang datangnya saling bersusulan. Analisis dari faktor-faktor penyebab ini penting, karena penyembuhannya tentunya tergantung dari ketepatan diagnosa.

Anwar Nasution melihat besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah dengan lemahnya sistim perbankan nasional sebagai akar dari terjadinya krisis finansial (Nasution: 28). Bank Dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-sama membuat krisis menuju ke arah kebangkrutan (World Bank, 1998, pp. 1.7 -1.11).

1. Yang pertama adalah akumulasi utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, sehingga l.k. 95% dari total kenaikan utang luar negeri berasal dari sektor swasta ini, dan jatuh tempo rata-ratanya hanyalah 18 bulan. Bahkan selama empat tahun terakhir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun.

2. Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistim perbankan.

3. Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan
keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat.

4. Yang keempat adalah ketidak pastian politik menghadapi Pemilu yang lalu dan pertanyaan mengenai kesehatanPresiden Soeharto pada waktu itu.

- Cara mengatasi krisis moneter

Kebijakan - kebijakan ekonomi mulai diambil ketika krisis ini mulai muncul.Kebijakan secara makroekonomi Langkah kebijakan itu difokuskan untuk mengembalikan kestabilan mikroekonomi dan membangun kembali infrastruktur ekonomi, khususnya dibidang perbankan dan dunia usaha (Makalah Bank Indonesia, Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia).

Kebijakan yang terfokus pada dua hal tersebut sangat tepat untuk diambil, seperti yangdiketahui krisis moneter yang terjadi sudah sangat menyerang perekonomian secarakeseluruhan sekaligus menyerang sector - sektor badan usaha. Secara umum langkahyang diambil dalam mengatasi masalah krisis moneter ini berpijak pada empat bidang pokok (Makalah Bank Indoensia. 

Peran Kebijakan Moneter dan Perbankan Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Indonesia) :
  • Di bidang Moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi lajuinflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan.
  • Di bidang Fiskal, ditempuh dengan kebijakan yang terfokus pada upayrelokasi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.c.
  • Di bidang Pengelolaan (governance), ditempuh dengan berbagai kebijakanuntuk penngelolaan baik di sector public atau swastad.
  • Di bidang Perbankan, ditempuh dengan berbagai kebijakan untuk mengurangikelemahan dunia perbankan.

BAB III

PENUTUP


3.1. Kesimpulan

Pemerintahan orde baru merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh presiden Soeharto selama 32 tahun.Dimana presiden Soeharto bertekat akan melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tetapi kenyataanya ini tidak terlaksana dengan baik, bahkan banyak terjadi penyelewengan pada berbagai macam bidang yang mengakibatkan pemerintahan orde baru ini runtuh. Jatuhnya pemerintahan ini diawali dengan krisis moneter yang sangat menyengsarakan rakyat.

Dengan demikian, dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa:
  1. Faktor penyebab krisis moneter terjadi akibat jumlah utang luar negeri yang sangat besar, adanya penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33, dan juga akibat pola pemerintahan yang sentralis.
  2. Krisis moneter mengakibatkan berbagai dampak bagi kehidupan masayarakat Indonesia, baik dampak yang kebanyakan negatif tapi juga ada dampak yang positif.

3.2. Saran

Pemerintahan memiliki peran penting dalam menjalankan kehidupan Ekonomi. Kunci utama dalam Ekonomi yang baik adalah dengan tidak adanya KKN. Pemerintah juga harus lebih selektif dalam memberikan pinjaman terhadap Bank swasta ataupun perusahaan swasta yang mengalami kekurangan modal atau bahkan akan bangkrut, karena hal tersebut dapat menjadikan boomerang bagi Ekonomi dalam negeri, yaitu meningkatnya utang nasional terhadap luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA


http://www.chynsoncomputer.com/krisis-moneter/ . Minggu,08 November 2015 pukul 20.37-

0 Response to "Analisis Kebijakan Moneter Orde Lama dan Orde Baru & Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel