Analisis kebijakan Moneter ORLA dan ORBA Serta Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya

BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Pemerintah memegang peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pada periode 1960-1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat rendah, laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada 1966, dan investasi merosot tajam. 

MONETERDalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) dibebani Multiple Objectives, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha.

Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara. 

1.2 Rumusan Masalah 
  1. Bagaimana Analisis kebijakan moneter ORLA dan ORBA? 
  2. Bagaimana Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya? 

1.3 Tujuan Penulisan 
  1. Untuk Mengatahui Analisis kebijakan moneter ORLA dan ORBA! 
  2. Untuk Mengatahui Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya!

BAB II 

PEMBAHASAN

2.1 Analisis kebijakan Moneter ORLA dan ORBA 

A. Analisis Kebijakan Moneter di Indonesia 

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian.

Usaha tersebut dilakukan agar perekonomian menjadi baik, baik disini maksudnya adalah terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output kes. Melalui kebijakan moneter, Pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar pada masyarakat, diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya untuk mempertahankan ekonomi bertumbuh sekaligus untuk mengedalikan inflasi. 

Indonesia pun tidak luput dari kebijakan moneter tersebut. Di Indonesia, beberapa kali kebijakan moneter diambil untuk mengantisipasi inflasi yang eimbangan perekonomian terjadi di Indonesia. Kebijakan moneter tersebut hamper setiap tahun dilakukan untuk menekan inflasi yang ada. Kebijakan moneter tersebut diambil dengan memunculkan berbagai macam kebijakan public yang harus ditaati oleh seluruh warga Negara Indonesia. Adapun kebijakan moneter sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

a) Kebijakan moneter ekspansif (Monetary expansive policy) 

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar (easy money policy) 

b) Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary contractive policy) 

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).


B. Analisis Aspek Kelembagaan Pada Kebijakan Moneter di Indonesia 

Kebijakan Moneter di Indonesia adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengatasi inflasi yang ada di Indonesia. Untuk membuat kebijakan tersebut, hanya ada 2 instrument utama yang memiliki kekuasaan.

Langkah kebijakan moneter di Indonesia dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia dimana lembaga yang berhak menjalankan kebijakan moneter tersebut adalah Bank Sentral yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kebijakan moneter yang ada di Indonesia yang dimaksud adalah Bank Indonesia.

Bank Sentral adalah bank yang mempunyai hak monopoli untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara. Tujuan Bank Sentral untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Adapun fungsi dari Bank Sentral adalah:
  • Banker’s bank 
  • Sebagai Bank pemerintah 
  • Mencetak Uang dan Penyediaan Uang bagi perekonomian 
  • Mengatur Pasar Uang dan Pasar Modal 
  • Mengawasi Bank – Bank dan lembaga Keuangan 
  • Melaksanakan kebijakan Moneter di Indonesia 
C. Analisa Capital Flight di Indonesia dan Cara Mengatasinya 

Capital Flight sebenarnya bukan hal baru dikalangan para ekonom. Secara teoritis capital flight telah banyak dibicarakan. Namun sampai saat ini belum ada definisi capital flight yang dapat diterima secara umum. Tetapi beberapa tahunh ini penggunaan kata capital flight sering dikaitkan pada negara-negara sedang berkembang, dimana terjadi sejumlah besar modal keluar (capital outflow) yang diiringi oleh adanya peningkatan hutang luar negeri. 

Pendapat mengenai capital flight dikemukakan oleh Mohsin Khans-Ulhaque (1987) yang mendefinisikan capital flight sebagai semua arus modal keluar (capital outflow) dari negara sedang berkembang dengan tidak memperhatikan latar belakang terjadinya arus modal tersebut dari dalam negeri dan jenis modal tersebut.

Diartikan sebagai capital flight karena pada umumnya modal dinegara sedang berkembang kurang(langka), maka arus modal keluar dapat berarti menghilangkan potensi sumber daya modal yang tersedia, serta pada gilirannya menghilangkan pula potensi pertumbuhan ekonomi. Sementara Cuddington (1986) mengartikan capital flight sebagai semua arus modal keluar jangka pendek (short term capital outflow) baik yang tercatat mauipun yang tidak tercatat. 

Hampir tidak mungkin tidak memastikan jumlah capital flight dari suatu negara, terutama bagi negara-negara yang menganut sistem devisa bebas. Bahkan untuk negara yang menganut devisa ketat sekalipun, seperti Taiwan, arus modal tetap saja keluar tanpa diketahui oleh otoritas moneter negara tersebut. Oleh karena itu, metode yang lebih tepat untuk menggrafikkan besarnya capital flight dari suatu negara adalah dengan melakukan estimasi. Apapun untuk melakukan estimasi mengenai capital flight dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan yakni: 
  • Pendekatan Komputasi Neraca Pembayaran 
  • Pendekatan Residual
  • Pendekatan Deposito Bank

Untuk mengatasi masalah capital flight tersebut, dapat dilakukan beberapa cara agar capital flight dapat diredam di Indonesia. Jika capital flight tidak dapat diredam lajunya, maka Indonesia akan menjadi terpuruk karena kurangnya investasi yang terjadi. Cara yang dapat dilakukan adalah:
  1. Kebijakan yang tidak terlalu mengontrol tingkat suku bunga tetapi menjamin kepemilikan modal dan aset milik orang asing.
  2. Kebijakan yang menjamin stabilitas politik dan makroekonomi secara umum. (inflasi yang terkendali, pengangguran rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan nilai tukar yang stabil).
  3. Penetapan pajak yang tidak terlalu tinggi dan adanya asuransi bagi investor
D. Analisis Kebijakan Moneter Mengenai Devaluasi Mata Uang 

Devaluasi mata uang adalah suatu tindakan penyesuaian nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Otoritas Moneter yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap.

Devaluasi tersebut biasanya dilakukan apabila rezim yang mengadopsi sistem nilai tukar tetap tersebut menilai bahwa harga mata uangnya dinilai terlalu tinggi dibandingkan nilai mata uang negara lain dimana nilai mata uang tersebut tidak didukung oleh kekuatan ekonomi negera yang bersangkutan. 

Mata uang suatu negara dikatakan mengalami kelebihan nilai dapat dilihat dari perbedaan inflasi kedua negara. Negara yang inflasinya tinggi seharusnya akan segera mengalami penurunan nilai namun dalam sistem nilai tukar tetap proses penyesuaian tersebut tidak berlaku secara otomatis karena penyesuaian nilai tukar tersebut harus melalui penetapan pemerintah.

Tanda-tanda suatu mata uang yang mengalami kenaikan nilai antara lain ekspor yang terus menurun dan industri manufaktur mulai mengalami penurunan kinerja. Adapun tujuan dari devaluasi adalah: 
  1. Mendorong ekspor dan membatasi impor. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki posisi balance of payment, BOP dan balance of trade, BOT agar menjadi equilibrium atau setidaknya mendekati equilibrium.
  2. Mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Hal ini dapat dicapai karena nilai barang impor menjadi lebih mahal dibanding barang lokal, atau domestik.
  3. Dengan tercapainya kesetimbangan BOP diharapkan nilai kurs valuta asing dapat menjadi relatif stabil.
2.1.1 Kebijakan Moneter di Masa Orde Lama 

Kebijaksanaan pemerintah pada masa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua factor dari unsur-unsur peninggalan orde lama, tertama dari paham komunis. Selain itu kebijaksanaan pemerintahan dalam mengupayakan penurunan tingkat inflansi yang masih sangat tinggi.

 Kebijakan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/- 650% menjadi hanya +/- 10% saja,suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil. Kebijakan di bidang moneter dengan tujuan untuk menaikkan hasil produksi nasional,serta untuk menaikkan daya saing komoditi ekspor,yang pada masa ini menjadi lemah karena : 
  1. Adanya inflasi yang besarnya rata-rata 34%,sehingga komoditi ekspor Indonesia menjadi mahal di pasar dunia,akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain.
  2. Adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.
Kebijakan Moneter di Masa Orde Lama pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh: 
  • Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
  • Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
  • Kas negara kosong.
  • Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain: 
  • Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.
  • Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
  • Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
  • Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
  • Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat: sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
2.1.2 Kebijakan Moneter di Masa Orde Baru 

Di awal Orde Baru, Soeharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama. Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Soeharto. 

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Soekarno, pendahhulunya. Hal ini beliau lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. 

Setelah itu di keluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Lalu Kabinet AMPERA membuat kebijakan mengacu pada Tap MPRS tersebut adalah sebagai berikut. 
  • Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti rendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana.
  • Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
  • Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.

Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut maka ditempuh cara: 
  • Mengadakan operasi pajak.
  • Cara pemungutan pajak baru bagi pendapatan perseorangan dan kekayaan dengan menghitung pajak sendiri dan menghitung pajak orang.
  • Memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan, seperti rendahnya penerimaan Negara, tinggi dan tidak efisiennya pengeluaran Negara, terlalu banyak dan tidak produktifnya ekspansi kredit bank, terlalu banyak tunggakan hutang luar negeri penggunaan devisa bagi impor yang sering kurang berorientasi pada kebutuhan prasarana
  • Debirokratisasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian.
  • Berorientasi pada kepentingan produsen kecil.
Jadi Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan tujuannya untuk terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut:
  1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
  3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
  4. Tidak menaikkan suku bunga instrumen moneter untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pengerahan dana serta memperbaiki posisi neraca pembayaran.
2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Moneter 

1. Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy) 

Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat). Kebijakan ini diterapkan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. 

Kebijakan moneter ekspansif ini disebut juga sebagai kebijakan moneter longgar (easy monetary policy). Penerapan kebijakan ini seperti : 
  1. Politk diskonto (penurunan tingkat suku bunga)
  2. Politik pasar terbuka (pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi).
  3. Politik cash ratio (penurunan cadangan kas)
  4. Politik kredit selektif (pemberian kredit longgar)
2. Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Kontractive Policy) 

Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). Kebijakan ini dapat diterapkan berupa : 
  1. Politik diskonto (peningkatan suku bunga)
  2. Politik pasar terbuka (penjualan surat berharga)
  3. Politik cash ratio (peningkatan cadangan kas)
  4. Politik kredit selektif (pengetatan pemberian kredit)
2.2. Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya

Krisis Moneter
Krisis moneter adalah krisis yg berhubungan dengan uang atau keuangan suatu Negara, hal ini ditandai dengan Keadaan keuangan yang tidak menentu sebagai akibat lembaga keuangan dan nilai tukar mata uang tidak berfungsi dan tidak berjalan sesuai dengan harapan. 


Secara umum langkahyang diambil dalam mengatasi masalah krisis moneter ini berpijak pada empat bidang pokok Peran Kebijakan Moneter Indonesia yaitu: 
  • Di bidang Moneter, ditempuh kebijakan moneter ketat untuk mengurangi lajuinflasi dan penurunan atau depresiasi nilai mata uang lokal secara berlebihan. 
  • Di bidang Fiskal, ditempuh dengan kebijakan yang terfokus pada upayrelokasi pengeluaran-pengeluaran untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. 
  • Di bidang Pengelolaan (governance), ditempuh dengan berbagai kebijakanuntuk penngelolaan baik di sector public atau swastad. 
  • Di bidang Perbankan, ditempuh dengan berbagai kebijakan untuk mengurangikelemahan dunia perbankan.
Secara umum kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mengatasi sekaligus mencegah terjadinya krisis monter di kemudian hari. Secara khusus kebijakan yang diambil ketika krisis moneter terjadi dengan cara mengupayakan stabilisasi dan pemulihan kegiatan ekonomi, pemerintah telah menempuh beberapa kebijakan dari sisi permintaan maupun penawaran.

2.2.1 Penyebab Krisis Moneter 

Penyebab krisis ekonomi menurut identifikasi para pakar: 
  • Kesenjangan produktifitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. 
  • Jebakan ketidak seimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi. 
  • Ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing. 
  • Stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek, telah menciptakan kondisi yang tidak stabil. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan (bahkan cenderung mengabaikan) para menteri di bidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri, dalam menghadapi besarnya serta persyaratan utang swasta tersebut. 
  • Terkait erat dengan masalah di atas, adalah banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di suatu negara. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah utang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri. 
  • Sejalan dengan makin tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. 
  • Perkembangan situasi politik yang makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. 
  • Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financiall lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-ana masuk pasar global. Maka pada tahun 1990-an ana asing melonjak dari $9 Miliyard menjadi lebih dari $240 Milliyard. 
  • Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijkan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil,deficit neraca pembayaran dan pelarian modal. 
  • Kelemahan sektorfinacial yang over gradueted, but under regulete 
  • Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot.

2.2.2 Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Krisis Moneter 


Macam-macam kebijakan moneter dalam rangka mengatasi krisis moneter

1. Operasi pasar terbuka (Open market operation)

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government security). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintahan akan membeli surat berharga pemerintah. Namaun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SPBU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. 

2. Fasilitas Diskonto (Discount Rate) 

Fasilitas diskonto (Discount Rate) adalah pengaturan jumlah uang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. 

3. Rasio cadangan wajib (Reserve Requirement Ratio) 

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikan rasio. 

4. Himbauan moral (moral persuasion) 

Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan member himbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

2.2.3 Ciri - Ciri Negara yang Mengalami Krisis Moneter 

Ciri ciri suatu negara yang rentan terhadap krisis moneter 
  1. Memiliki jumlah hutang luar negeri yang cukup besar 
  2. Mengalami inflasi yang tidak terkontrol 
  3. Defisit neraca pembayaran yang besar 
  4. Kurs pertukaran mata uang yang tidak seimbang 
  5. Tingkat suku bunga yang diatas kewajaran 
Jika ciri ciri di atas dimiliki oleh sebuah negara,maka dapat dipastikan Negara tersebut hanya menunggu waktu mengalami krisis ekonomi.

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Krisis Moneter yang dialami Indonesia pada pertengahan tahun 1997 sampai akhir tahun1998 yang berdampak pada lemahnya perekonomian Indonesia. Faktor utama penyebab krisis monter ini adalah turunnya nilai tukar rupiah atas dollar AS.

Faktor lain yang menjadi pemicunya adalah tingkat utang perusahaan swasta yang tinggi dan sudahmulai jatuh tempo pada tahun-tahun tersebut, hal ini diperparah dengan berbagai musibahnasional yang terjadi seperti Krisis Monter yang membawa dampak besar bagi seluruhsegi kehidupan Indonesia yaitu : 

Ø Segi Ekonomi: 
  • Inflasi tinggi 
  • Banyaknya perusahaan yang tutup akibat utang luar negeri merekayang membengkak 
  • Pengangguran tinggi 
  • Rendahnya tingkat investasi dan tabungan masyarakat 
Ø Segi Sosial Politik: 
  1. Banyak kerusuhan dimana-mana akibat rasa ketidakpercayaanmasyarakat terhadap kepemimpinan presiden 
  2. Turunnya Soeharto sebagai presiden 
  3. Banyak rakyat miskin 
Dampak dari Krisis Moneter tersebut salah satunya adalah tingkat inflasi yangtinggi dan pengangguran yang tinggi pula. Kedua hal tersebut bila dihubungkan menurutilmu makro ekonomi tidak cocok. Karena tingginya tingkat inflasi berhubungan negativedengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin turun tingkat pengangguran tersebut. Bila dikaji lebih lanjut hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagaikonsep utama. Jadi, hubungan antara keduanya bergantung pada faktor penyebabterjadinya tingkat inflasi dan pengangguran tersebut. 

3.2 Saran 

Dari segala paparan materi yang telah disampaikan pada makalah ini kelompok kami memang masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kelompok kami menerima saran berupa kritik dan saran kepada kelompok kami, agar kedepannya kelompok kami dapat membuat makalah dengan lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

Mankiw N. Gregory; 2008; Macroeconomics; 

Atmaja Adwin S.; 1999; Inflasi Di Indonesia : Sumber-Sumber Penyebab danPengendalian; Jurnal Akuntansi dan Keungan Vol.1.(http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/viewFile/15656/15648%2526em bedded%253Dtrue)Diakses pada 23 Oktober 2011. 

Tarmidi Lapi T.; Krisis Moneter : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran.(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/427EA160-F9C2-4EB0-9604-C55B96FC07C6/3015/bempvol1no4mar.pdf)Diakses pada tanggal 19 Oktober 2011.

0 Response to "Analisis kebijakan Moneter ORLA dan ORBA Serta Analisis Mengenai Krisis Moneter dan Cara Mengatasinya "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel