Kebijakanan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan & Kebijakan Pembangunan Tanaman Non Pangan

KATA PENGANTAR 


Om Swastyastu,

Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas asungkerta waranugrahanya tugas makalah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya dalam rangka memenuhi tugas salah satu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk memenuhi persyaratan tersebut disusunlah makalah ini dengan judul “Analisis Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pembangunan Pertanian” 

Dalam proses penyelesaiannya, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis sebut dan sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak–pihak yang telah membantu. Sebagai akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas seluruh bantuan baik berupa moril, maupun materi karena atas bantuan itu penulis dapat menuntaskan penulisan makalah, dan semoga makalah ini memberikan sumbangsih positif. 

Harapan dari penulis semoga penyusunan makalah ini, dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Jika pada makalah ini terdapat banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan demi terwujudnya kesempurnaan makalah ini. 

Om Shanti Shanti Shanti Om

Denpasar, 01 Maret 2019 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, ketahanan pangan juga merupakan hal yang sangat penting dan strategis, serta menjadi salah satu faktor penentu dalam stabilitas nasional suatu negara, baik di bidang ekonomi, keamanan, politik dan sosial. 

Pembangunan ketahanan pangan di Indonesia ditegaskan oleh Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 pengganti Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996, yang dibangun berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Melihat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap perkembangan sektor pertanian dan kesejahteraan kehidupan petani terutama terhadap petani padi. 

Pada dasarnya pembangunan pertanian di Indonesia sudah berjalan sejak masyarakat Indonesia mengenal cara bercocok tanam, namun perkembangan tersebut berjalan secara lambat. Pertanian awalnya hanya bersifat primitif dengan cara kerja yang lebih sederhana. Seiring berjalannya waktu, lama kelamaan pertanian berkembang menjadi lebih modern untuk mempermudah para petani mengolah hasil pertanian dan mendapatkan hasil terbaik dan banyak. 

Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para ahli di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memberi fasilitas maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode baru kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga mampu untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negri ini. 

Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran penulis untuk mengupas tentang pembangunan pertanian yang telah bergulir beberapa era di Indonesia, untuk mencari tahu apa saja pembangunan pertanian yang terjadi di negri ini sejak Indonesi mulai meneguk kebebasan dari kemerdekaan hingga Indonesia mulai mencoba untuk bangkit membangun kemajuan negri ini di era reformasi saat ini. 

1.2 Rumusan masalah
1. Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di era Penjajahan?

2. Bagaimana Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)?

3. Bagagimana Kebijakan Pembangunan Tanaman non Pangan?

4. Bagaimana Analisis Perubahan Struktur Ekonomi?


1.3 Tujuan Penulisan

1. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan!

2. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)!

3. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Kebijakan Pembangunan Tanaman non Pangan!

4. Agar Mahasiswa Dapat Memahami Analisis Perubahan Struktur Ekonomi!


BAB II 

PENDAHULUAN 

2.1 Kebijakanan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan 

Kebijakanan Pangan dan Sektor Pertanian Pada Masa Penjajahan Belanda Seperti yang diketahui negara Indonesia memiliki wilayah pertanian yang sangat luas, berbeda dengan negara penjajah yaitu Belanda. Pada masa pemerintahan Hindia Belandam, tidak banyak perhatian yang diberikan pada sektor pertanian. 

Hal ini tidak lepas dengan sistem perekonomian Belanda, yakni kapitalisasi. Perkembangan sektor pertanian diserahkan secara penuh kepada kekuatan permintaan dan penawaran, dan membiarkan perkembangan sektor ini atas kekuatan pasar, terutama pada bidang perkebunan. 

Muncul perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang perkebunan seperti komoditas kelapa, karet, rempah-rempah, lada, tembakau, teh dan tebu menandakan bahwa teknologi perkebunan diserahkan secara mandiri oleh perusahaan perkebunan besar yang hasilnya diekspor ke pasar ropa sebagai bahan mentah untuk industrial negara tersebut. 

Namun pemerintah Belanda memiliki kebijakan khusus pada sektor beras, selain sebagai bahan makanan pokok untuk pegawai pemerintahan jajahan. Beras digunakan untuk membayar upah pegawai swasta dibidang perkebunan. Hal ini berarti selain untuk komoditas ekonomi beras juga digunakan sebagai komoditas politik dimana harga beras dibuat selalu murah dipasaran. Tahun1863, karena kegagalan panen pemerintah Hindia Belanda menghapus bea masuk beras impor agar harga beras tetap murah. 

Tahun 1911 ekspor beras dilarang dan pajak tanah diturunkan agar harga beras didalam negeri tetap stabil. Dalam bidang produksi pemerintah Hindia Belanda menggunakan kebijakan Olie Vlek, yakni program untuk menyebarluaskan cara-cara bertani yang baik. Namun program semacam ini memiliki jangkauan yang sangat terbatas. Pada awal tahun 1933, impor beras diawasi dengan pemberian lisensi dan pengawasan langsung dari pemerintah. Selain itu pemerintah menggalakkan perdagangan beras antar pulau atau antar provinsi. Hal ini bertujuan agar persediaan beras stabil dan tidak membuat kenaikan biaya hidup dikota besar. 

Menjelang tahun 1939 dibentuknya suatu badan pemerintah khusus melaksanakan dan mengawasi kebijakan pemerintahan dalam bidang pemasaran beras yang bernama Stiching Het Voedingsmidlenfons (VMF). Badan ini merupakan pendahulu Bulog, yangbertugas mengendalikan di bidang pangan yang sangat penting pada pemerintahan rde Baru. 

Selanjutnya Jepang mengambil alih VMFsampai akhir Perang (unia II. Pada masa pemerintahan Jepang kebutuhan dibidang pertanian ditujukan pada pemenuhan kebutuhan militer. Bersamaan dengan kebijakan Jepang dan ditambahkan dengan kebijakan pemerintahan Belanda sebelumya maka akan meninggalkan berbagai kebijakan beras pada pemerintahan Indonesia selama 20 tahun setelahnya, dimana ekspor hasil pertanian dan perkebunan merupakan sumber devisa terbesar sampai akhir tahun 1960an sehingga struktur perekonomian seperti hal tersebut memerlukan kebijakan harga beras rendah dan tingkat upah yang rendah.

Baca Juga: Makalah; Analisis system ekonomi dualisme, Ekonomi Sosialis ala Indonesia, & Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila

2.2 Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Kemerdekaan (ORLA dan ORBA)

- Pada Masa Orde Lama

Pemerintahan orde lama tidak memiliki kesempatan menunjukkan perkembangan ekonomi, termasuk perkembangan subsektor perkebunan. ada sedikit peningkatan saat dimana subsektor perkebunan besar milik Belanda dinasionalisasi menjadi milik negara. Selain hal tersebut tidak ada yang berubah, dimana kebijaksanaan pengembangannya masih sama dengan yang sebelumnya begitu pula untuk subsektor perkembangan rakyat. 

Dalam subsektor tanaman pangan (khususnya beras), kebijaksanaan yang sebelumnya ditempuh dalam menjaga kestabilan harga beras, dialihkan menjadi kebijaksanaan yang ditujukan untuk mempertahankan penghasilan tertentu bagi mereka yang diserahi tugas mengelola administrasi dan keamanan negara saat itu (Pegawai Negeri Sipil & Militer). Menurut Timmer, proses politisasi sistem pemasaran beras ini bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa beras sama sekali tidak dianggap bahan politik bagi produsennya (petani padi), dimana kepentingan utama petani adalah penghasilannya sendiri. 

Dibidang produksi, beberapa program swasembada dilakukan ditahun 50an hingga 60an. Ini didasari oleh terbatasnya devisa dalam negeri. Adapun contohnya Program Kesejahteraan Kasino ditahun 1952 yang bertujuan mencapai swasembada beras sebelum tahun 1956 yang menggunakan pendekatan program penyuluhan percontohan. Program tersebut hampir sama dengan program Olie Vlek dimasa penjajahan Belanda, yang berbeda hanya terletak pada jumlah petak percontohan yang lebih banyak. 

Pada 1959 terdapat Program Padi Sentra yang bertujuan mencapai swasembada sebelum tahun 1963 yang merupakan program gagal, namun programtersebut menciptakan satu organisasi yaitu BUUD (Badan Usaha Unit Desa), KUD (Koperasi Unit Desa) & BRI unit desa yang berfungsi sebagai penyedia dana kredit. Program Padi Sentra di smping itu memberikan pembelajaran mengenai bahayanya penetapan harga padi oleh petani yang terlalu rendah. Selain itu, program ini juga menjelaskan pentingnya peranan saluran perkreditan yang baik serta perkembangan staf yang berkompeten dibidangnya. 

Pada tahun 1963 presiden Soekarno menjalankan gerakan mengganti beras dengan jagung. Dapat dilihat dari penerimaan jatah Pegawai Negeri Sipil & Militer yang semula memperoleh jatah beras menjadi 75% beras dan 25% jagung. Program ini mengalami banyak kesulitan, mulai dari penyaluran hingga reaksi negatif dari masyarakat sehingga dihentikan. Program tersebut memberi pembelajaran dimana setiap penyedia jagung atau bahan makanan lainnya selain beras, perlu memenuhi kekurangan beras, agar program ini lebih direncanakan dengan matang agar dapat berjalan dengan baik. 

Pada tahun 1963, program penyuluhan yang di lakukan para mahasiswa fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor, merupakan sumber inspirasi bagi berkembangnya Program Bimas (Bimbingan Massal). Program Bimas memberikan kerangka dasar organisasi program intensifikasi produksi padi.

Program Bimas yang di perluas mulai berlangsung tahun 1964 dan menjadi terkenal karena semboyan Panca Usaha, yakni lima cara ke arah usaha tani yang baik. kelima cara ini mencakup penggunaan dan pengendalian air yang lebih baik, penggunaan bibit pilihan, pupuk dan pestisida, cara bercocok tanam yang baik dan koperasi yang kuat. Panca Usaha justru tidak menekankan aspek inovasi seperti yang di cetuskan dalam program penyuluhan percontohan Bimas sebelumnya. Dalam program ini para mahasiswa penyuluh hidup dan bekerja bersama-sama dengan petani di desa-desa. 

Sewaktu pemerintahan Orde Baru memegang kekuasaan, sektor perberasan di Indonesia berada dalam keadaan menyedihkan.Produksi beras di Jawa hanya 2% lebih tinggi dari produksi tahun 1954. Hasil beras per hektar di Indonesia tidak menunjukan kenaikan selama sepuluh tahun kenaikan produksi bersumber dari luar Jawa kenaikan rata-rata sebesar 1 persen setahun karena perluasan areal produksi. Menurunya kesediaan beras perkapita dari 107kg dalam tahun 1960 menjadi 92kg dalam tahun 1965. Produksi ubi jalar tidak mengalami kenaikan dan hanya produksi jagung yang melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. 

Selama tahun 1960an, lebih dari satu juta ton beras di impor setiap tahun ke dalam negeri. Dalam tahun 1965 harga nominal beras adalah seratus kali harga beras tahun 1960 dan harga bahan makanan lainya menunjukan kenaikan hampir sama dengan harga beras. Hal ini berdampak pasa menciutnya cadangan devisa impor beras sehingga menurun menjadi 200.000 ton dalam tahun 1965. Satu-satunya titik cerah dengan situasi pangan adalah adanya kemungkinan menaikan produksi beras melalui program Bimas. 

- Pada Masa Orde Baru 

Pemerintahan Orde Baru menyadari pentingnya penyediaan beras yang cukupdalam usaha memperbaiki pelaksanaan program Bimas, beberapa kebijaksanaan baru diambil untuk mempermudah pembiayaan sarana produksi dan BRI (saat itu disebut Bank Koperasi Tani dan Nelayan) memerlukan bantuan usahanya dalam memenuhi kebutuhan dana para petani. 

Pada 1966 kolognas satu badan yang baru dibentuk untuk menangani masalah logistik distribusi barang-barang kebutuhan pokok. Saat itu devisa yang tersedia untuk mengimpor pupuk masih sangat terbatas dan sistem distribusinya tidak efisien. Karena terbatasnya devisa, impor beras juga terhambat. Karena tidak mencapai tingkat yang diperlukan Bulognas kemudian dibubarkan pada tahun 1967 dan diganti dengan Bulog, yaitu sebuah badan yang mengelola persediaan pangan dan bertamggung jawab langsung kepada Presiden. 

Pada tahun 1967 panen ternyata gagal dan produksi menurun drastis akibat kekeringan yang melanda Asia Tenggara. Harga beras melonjak tinggi karena minimnya persediaan beras. Saat itu sebuah perusahaan swasta, Mantrust, mendirikan pabrik beras sintetis, tapi usaha ini gagal karena beras terbuat terbuat dari tepung gandum yang dibentuk menyerupai beras, tetapi setelah dimasak beras itu menyerupai bubur bukan nasi. 

Pada tahun 1968 diadakan perubahan kebijaksanaan beras pemerintah, dan perubahan ini merupakan awal kebijaksanaan harga produksi dan mengimpor beras. Pada waktu itu dicetuskan “rumus tani”, yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan harga.Program Bimas terus dikembangkan dan disempurnakan. 

Pemerintah menerapkan gotong-royong disamping Bimas Biasa pada awal musim tanam 1968.Pemberian kredit dan distribusi memberikan pestisida kepada petani dilaksanakan atas dasar kontrak dengan perusahaan-perusahaan asing.Pembayaran; perusahaan-perusahaan asing ataspelaksanaan program ini dan Bulog menerima pembayaran dalam bentuk gabah melalui kepala desa. 



Disamping kebijaksanaan yang ditujukan untuk meningkatkan produksi beras, pemerintyah juga melancarkan program keluarga Berencana Nasional dengan tujuan mengurangi tingkat Fertilitas penduduk, dengan demikian lajju pertumbuhan kebutuhan manusia akan bahan makanan beras jug dapat dikekang. 

Setelah dicapainya swasembada beras di tahun 1984 perekonomian Indonesia mengalami kemajuan pesat yang semu, sehingga akhirnya dilanda krisis pada tahun 1997/1998. Sejak itu sampai dengan pergantian pemerintah kepresidenan Habibie, Presiden Gus Dur dan Presiden SBY, kebijaksanaan pangan telah dikelabui oleh kebijjaksanaan perbaikan ekonomi masa krisis. 

Kondisi ini diperburuk oleh adanya konversi lahan subur di Jawa, sehingga pertumbuhan produksi padi agak melandai. Namun demikian, terobosan alam meningkatkan produksi padi terus diusahakan, meskipun konversi lahan terus berlangsung. Berbagai studi menunjukkan bahwa lahan sawah merupakan sumber utama produksi padi. 

Pada tahun 2008, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang berswasembada beras. Pencapaian status swasembada beras pada saat itu karena pada saat itu dunia tengah mengalami krisis pangan. Saat itu, produksi pangan dunia menurun dan harganya bergejolak naik. 

Stok beras di dalam negeripun bertambah. Kemampuan ekspor ini telah mengubah Indonesia yang sebelum program revitalisasi pertanian masih impor beras, kini sudah tidak impor lagi. Tanaman pangan lainnya seperti ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau juga membantu ketahanan pangan Indonesia di masa mendatang walaupun tidak terjadi peningkatan produksi yang berarti untuk komoditas tersebut. 

2.3 Kebijakan Pembangunan Tanaman Non Pangan

Pembahasan sampai sejauh ini terfokus pada kebijaksanaan tanaman pangan, sehingga memberikan kesan bahwa sektor pertanian di Indonesia adalah pangan saja. Hal ini merupakan tidak tepat. Pada tanaman pangan pun tidak hanya padi, melainkan juga meliputi tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan tanaman pangan lainnya. 

Tanaman non pangan meliputi tanaman mangga, jeruk, teh, tembakau, kelapa, kelapa sawit, panili, kakao (cokelat), karet, lada, dan sebagainya. Tanaman non pangan ini sering juga disebut tanaman tahunan, tanaman perkebunan, tanaman pohon, tanaman kas. 

Perkembangan tanaman non pangan ini pada penjajahan Belanda diserahkan kepada perusahaan besar perkebunan milik swasta belanda, dan untuk perkebunan rakyatnya boleh dikatakan dibiarkan berkembang sendiri. Tanaman perkebunan ini tumbuh di ladang (lahan kering) karena kurangnya perhatian pemerintah, dan banyak ladang milik rakyat terlantar kosong tidak ditanami. 

Setelah kira-kira pertengahan 1970an, ketika tanaman pangan padi telah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah barulah tanaman non pangan tersebut diperhatikan pemerintah. Kalau di departemen Pertanian terdapat Direktorat Pangan dan Direktorat Tanaman Perkebunan, sementara Direktorat Pangannya sangat sibuk mengurus perkebunan Bimas-Inmas, maka Direktorat Tanaman Perkebunan pun tidak bisa berpangku tangan saja. 

Mereka juga mengembangkan bibit unggul dan tanaman perkebuna baru di antaranya, tanaman kakao, panili, jeruk, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya. Bibit unggul ini juga disuntikkan kepada masyarakat dengan bantuan kredit, sehingga dikenal dengan adannya RPTE (Rencana Pengembangan Tanaman Ekspor). Untuk di daerah Bali dan daerah lainnya, tanaman perkebunan yang menonjol adalah cengkeh dan panili. 

Kalau dalam hal padi dibentuk lembaga pemasarannya (seperti gudang, transportasi, lembaga keuangan, dan lain-lain) oleh pemerintah, tidak demikian halnya dengan pemasaran untuk tanaman pohon. Setelah produksi berhasil ditingkatkan dengan sangat dramatis, masalah pemasarannya terserah kepada rakyat. Jadi panen yang berlimpah itu ternyata agak terlantar. 

Timbul gagasan untuk membuat pabrik rokok baru agar cengkeh rakyat tertampung, juga gagasan mendirikan badan penyangga harga untuk komoditas tertentu. Yang telah terbentuk atas inisiatif swasta adalah BPPC (badan penyangga pemasaran cengkeh). Namun oleh karena masalah keuangan dan teknis lainnya, BPPC tidak mempunyai kemampuan yang memadai untuk menangani masalah pemasaran cengkeh. Akhirya kepada para petani disarankan untuk menebang pohon cengkehnya dengan biaya sendiri untuk menjaga agar harga tetap stabil. 

Mengenai kebijakan pemasaran ini, mungkin ada baiknya kita membandingkan cara yang dilakukan di negara lain. Misalnya di Brazilia pada saat panen kopi raya, produksi kopi melonjak dengan tajam. Pada saat itu pemerintah Brazilia membeli kopi rakyat dan dibuang ke laut hanya untuk mempertahankan harga. 

Berbeda halnya dengan di negara maju Eropa dan Amerika Serikat, dimana pada saat kelebihan produksipemerintah membeli hasil produksi rakyat, untuk kemudian, karena tidak ada pembeli potensial maka disumbangkan ke luar negeri. Itulah sebabnya kita mengenal dan melihat adanya konsumsi susu gratis untuk siswa sekolah dasar, yang tidak lain merupakan sumbangan negara maju karena kelebihan produksi. 

Jadi di negara maju, stabilitas harga untuk tanaman perkebunan ditangani oleh pemerintah baik dengan cara membuang ke laut (Brazilia), ataupun disumbangkan ke negara miskin (Amerika Serikat), namun di Indonesia karena kesulitan dana maka diserahkan kepada petani sendiri. 

Sesungguhnya, dengan laju pertumbuhan sekitar4-5% per tahun subsector perkebunan adalah salah satu subsector yang mengalami pertumbunan yang konsisten, baik ditinjau dari areal maupun produksi. Secara keseluruhan areal perkebunan meningkat dengan laju 2,6% per tahun. Pada periode 2000-2003 misalnya total areal pada tahun 2003 mencapai 16,3 juta ha. 

Dari beberapa komoditas perkebunan yang penting di Indonesia (karet, kelapa sawit, kelapa, kopi, kako, the, dan tebu), kelapa sawit, karet kakao malah tumbuh lebih pesat dibandingkan tanaman perkebunan lainnya, yakni dengan laju pertumbuhan rata-rata di atas 5% per tahun. 

Pertumbuhan yang pesat dari ketiga komoditas tersebut pada umumnya berkaitan dengan tingkat keuntungan pengusahaan komoditas tersebut relati8 lebih baik dan juga kebijakan pemerintah untuk mendorong perluasan areal komoditas tersebut. CP dari kelapa sawit dan karet merupakan dua komoditas yang mempunyai kontribusi yang dominan. Pertumbuhan produksi komoditas kakao dan kopi juga relati8 pesat pada periode tersebut. Meningkatnya harga-harga produk perkebunan sejak 2003 merupakan salah satu faktor pendorong peningkatan produk tersebut. 

2.4 Analisis Perubahan Struktur Ekonomi

- Peran Sektor Pertanian
Pada awal kehidupan suatu negara pasti mempunyai sektor pertanian yang mendominasi. Pengan pembangunan ekonomi, peran ekonomi sektor pertanian biasanya mengalami penurunan dibarengi makin meningkatnyaperan sektor lain, terutama sektor industri. Oleh karena itu perubahan struktur perekonimian satu negara biasanya dimulai dengan sektor pertanian kemudian sektor industri dan jasa. 

1. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk yang kian meningkat. Jika output meningkat karena meningkatnya produktivitas, maka pendapatan para petani meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita akan sangat meningkatkan permintaan pangan. 

Peningkat laju pertumbuhan penduduk akibat dari penurunan angka kematian penduduk dan penurunan angka kesuburan akan meningkatkan permintaan akan bahan makanan juga meningkat karena perkembangan penduduk di kota E kota dan kawasan industri. Dengan mempertimbangkan faktor ini maka kenaikan output bahan makanan di sektor pertaninan seharunya melaju lebih cepat daripada laju pertumbuhan permintaan akan bahan makanan. 

2. Meningkatkan permintaan akan produk industri dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kenaikan daya beli daerah pedesaan, sebagai akibat surplus pertanian, merupakan perangsang kuat terhadap perkembangan industri. 

3. Meningkatkan permintaan akan produk industri dengan demikian mendorong keharusan diperluasnya sektor sekunder dan tersier. Kenaikan daya beli daerah pedesaan, sebagai akibat surplus pertanian, merupakan perangsang kuat terhadap perkembangan industri. 

4. Meningkatkan pendapatan desa untuk dimobilisasi oleh pemerintah (tabungan). Setiap negara memerlukan sejumlah besar modal untuk membiayai pembangunan, perluasan infrastruktur, pengembangan industri dasar, dan industri berat. 

5. Memperbaiki kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kenaikan pendapatan daerah pedesaan sebagai akibat surplus hasil pertanian cenderung memperbaiki kesejahteraan daerah pedesaan. 

- Perubahan Struktur 

Besarnya sumbangan dari berbagai macam sektor perekonomian terhadap penghasilan nasional atau terhadap produk domestik bruto akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur perekonomian. 

Misalnya, negara agraris yang perekonomiannya lebih besar di dukung oleh sektor pertanian. Begitupun dengan negara yang mendapat sebutan negara industri tentunya sumbangan sektor industri yang menonjol di negara tersebut. Contohnya negara Singapura yang melakukan perubahan terhadap struktur perekonomiannya dari negara agraris ke negara jasa. Hal demikian juga terjadi di Bali, yang dari sektor agraris ke sektor jasa. 

BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan

Dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan, bahwa Indonesia sudah memasuki masa negara industri. Ada alternatif lain untuk melihat perubahan struktur ekonomi suatu negara yaitu dengan melihat jumlah atau persentase angkatan kerja pada masing-masing sektor. 

Dengan demikian pembangunan pertanian mulai berkembang dari masa ke masa. Dalam proses pembangunan pertanian tersebut, bantuan para ahli di bidang pertanian dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung dan memberi fasilitas maupun pegetahuan kepada para petani untuk memberi metode baru kepada para petani dan mengubah cara berpikir mereka menjadi lebih kompleks sehingga mampu untuk meningkatkan produksi pertanian dalam negri ini. 

3.2 Saran 

Semoga Indonesia bisa lebih maju terutama dibidang ekonomi.Supaya hal itu bisa dipertahankan atau lebih berkembang lagi menjadi negara maju, peran dan kebijakan- kebijakan pemerintah harus dijalankan dan dikembangkan dengan lebih baik untuk perekonomian di Indonesia agar semakin maju. 

DAFTAR PUSTAKA 

Nehen, Ketut.2012.Perekonomian Indonesia.Denpasar:Udayana University Press. 

0 Response to "Kebijakanan Pembangunan Pangan dan Pertanian di Era Penjajahan & Kebijakan Pembangunan Tanaman Non Pangan "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel