Analisis Pembangunan Otonomi Serta Analisis Otonomi Provinsi dan Kabupaten

BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Berdasarkan keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolahan semua potensi daerah yang ada dan di manfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat.Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang sangat besar untuk dapat mengelolah daerah sendiri secara mandiri ,dengan peraturan pemerintah yang dulunya mengalokasikan hasil daerah 75% untuk pusat dan 25% untuk dikembalikan ke daerah membuat daerah-daerah baik tingkat I maupun daerah tingkat II sulit untuk mengembangkan potensi daerahnya baik secara ekonomi maupun budaya dan pariwisata.

OTONOMI
Kebijakan otonomi daerah lahir ditengah gejolak tuntutan berbagai daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan Orde Baru (OB) menjalankan mesin sentralistiknya. UU No. 5 tahun 1974 tentang pemerintahan daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan OB.

Semua mesin partisipasi dan prakarsa yang sebelumnya tumbuh sebelum OB berkuasa, secara perlahan dilumpuhkan dibawah kontrol kekuasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan investasi ekonomi (pertumbuhan) menjadi alasan pertama bagi OB untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat. 

Otonomi daerah muncul sebagai bentuk veta comply terhadap sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah. 

Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah saat itu. Di masa orde baru semuanya bergantung ke Jakarta dan diharuskan semua meminta uang ke Jakarta. Tidak ada perencanaan murni dari daerah karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencukupi. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Analisis Pembangunan dan Otonomi? 
2. Bagaimana Analisis Otonomi Provinsi Dan Kabupaten? 
3. Bagaimana Analisis Prinsip Pembiayaan Pemerintah Daerah? 
4. Bagaimana Analisis Sumber – Sumber Pendapatan Daerah? 
5. Bagaimana Analisis Mengenai Pinjaman Daerah? 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk Mengetahui Analisis Pembangunan dan Otonomi! 
2. Untuk Mengetahui Analisis Otonomi Provinsi Dan Kabupaten! 
3. Untuk Mengetahui Analisis Prinsip Pembiayaan Pemerintah Daerah! 
4. Untuk Mengetahui Analisis Sumber – Sumber Pendapatan Daerah! 
5. Untuk Mengetahui Analisis Mengenai Pinjaman Daerah!

BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Analisis Pembangunan dan Otonomi 

A. Analisis Pembangunan

Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 

Secara umum, pembangunan otonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk merangsang perkembangan dalam daerah. Tentu saja makna pembangunan daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamentalyang dihadapi oleh daerah tersebut. 

1). Tujuan pembangunan daerah adalah: 
  • Meningkatkan keadaan ekonomi daerah sehingga mandiri di dalam bidang ekonomi untuk daerah sehingga mandiri di dalam bidang ekonomi untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. 
  • Meningkatkan keadaan sosial daerah unutk mencapai kesejahteraan sosial secara adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat di daerah. 
  • Mengembangkan setiap ragam budaya daerah sehingga menjamin kelestarian budaya daerah di antara budaya-budaya nasional Indonesia lainnya. 
  • Meningkatkan dan memelihara keamanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kegiatan ekonomi, sosial, budaya, kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota masyarkat seutuhnya. 
  • Membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara RI. 
2). Prinsip Pembangunan Daerah 
  1. Tetap berada di dalam kerangka NKRI. 
  2. Tetap menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 
  3. Demokrasi dalam setiap bidang kehidupan bernegara. 
  4. Pemerataan dan keadilan dalam berperan serta pada pembangunan daerah. 
  5. Masyarakat, kelompok usaha kecil dan kelompok usaha kecil dan kelompok menengah lebih dipacu untnuk berperan aktif. 
  6. Memanfaatkan secara ijaksana semua potensi sumberdaya nasional yang berada di daerah sesuai dengan fungsi dan keadaan masing-masing sumberdaya. 
  7. Sesuai dengan keragaman keadaan daerah. 
  8. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi maupun dalam rangka pembantuan. 
  9. Bekerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang kegiatan yang lain dengan semua daerah lainnya. 
  10. Pemerintah yang baik, berarti pemerintah daerah otonom harus dilaksanakan secara tepat guna, efisien dan mmemiliki produktifitas yang tinggi serta lepas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
  11. Investasi disertai ketentuan unutk meningkatkan penggunaan sumber daya yang dihasilkan. 
  12. Pelaku pembangunan daerah. 
3). Perencanaan Pembangunan Daerah 

Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2001, perencanaan pembangunan terdiri dan empat tahapan, yakni: 
  • Tahap penyusunan 
  • Penetapan rencana 
  • Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 
  • Evaluasi pelaksanaan rencana 
Unsur-unsur Perencanaan 
  • Persiapan perencanaan 
  • Pengumpulan dan analisis data 
  • Penentuan hasil yang diharapkan yang diharapkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan 
  • Penentuan strategi pembangunan daerah 
  • Penentuan sasaran-sasaran pada setiap sektor pembangunan 
  • Penentuan strategi pelaksanaan unutk mencapai hasil yang diharapkan 
  • Penentuan tahapan-tahapan pembangunan dan hasil yang ingin dicapai 
  • Penyusunan rencana pembangunan daerah 
  • Penetapan rencana pembangunan daerah dalam peraturan daerah (PERDA) menjadi program pembangunan daerah (PROPERDA) dan penjabaran unutk pelaksanaannya. 
4). Penyelenggaran pembangunan daerah 

a. Tahapan penyelenggaraan meliputi kegiatan-kegiatan: 
  • Persiapan Pelaksanaan penyelengaraan 
  • Pengendalian pelaksanaan 
  • Menyusun laporan pelaksanaan dan 
  • Menyelesaikan semua pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan ketentuan. 
b. Topografi lapangan yang bergunung dan berbukit-bukit terjal, sehingga sukar dicapai dan pembangunan jalan umum sukar dilaksanakan; 

c. Jumlah penduduk yang sangat terbatas sehingga peranannya dalam pembangunan lebih terbatas; 

d. Letak geografi yang demikian jauh dari kegiatan ekonomi dan sosial yang berada di daerah lain 

e. Persiapan pelaksanaan pembangunan daerah dapat meliputi berbagai kegiatan, antara lain: 
  1. Kelembagaan 
  2. Pendanaan 

5). Keterbatasan 
     
Contoh keterbatasan, antara lain adalah: 
  • Iklim yan demikian kering dengan musim penghujan hanya berlangsung kurang dari 3 bulan dengan curah hujan kurang dari 1200 mm/tahun, sehingga hutan dan berbagai tanaman yang bermanfaat tidak dapat hidup subur; 
6). Hambatan 
     
Contoh hambatan, antara lain: 
  • Sistem pemerintah yang terlalu boros, biokratis, dikendalikan oleh orang-orang yang kurang cakap da kurang berminat untuk menyelenggarakan pembngunan daerah. 
  • Keadaan sosial, ekonomi dan budya masyarakat yang kurang mendukung pembangunan, antara lain terbatasnya teknologi yang dimiliki. 
Baca Juga Artikel Sebelumnya :
B. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. 

Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan memecahkanya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa. 

Bukan sebaliknya, yaitu proposisi bahwa seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan pada pemerintah pusat, kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah. 

1). Daya Tarik Otonomi Daerah 

Otonomi daerah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal. Dengan demikian, setiap daerah niscaya memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu, relatif terhadap daerah-daerah lainnya. Bahkan, dilihat dari segi potensinya keunggulan tersebut bisa bersifat mutlak misalnya, yang berasal dari aspek lokasi ataupun anugrah sumber (factor endowment). 

2). Standarisasi Menuju Pemberdayaan Daerah 

Standarisasi kegatan-kegiatan di daerah pada dasarnya tidak boleh menjadi pengekang baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, melainkan justru sebagai penguat bagi perwujudan aktualisasi segala potensi daerah secara optimal. standarisasi yang berada pada tingkat propinsi dan kabupaten, lebih diarahkan untuk kegiatan-kegiatan daerah yang ruang lingkup dan dampaknya lebih terbtas (non-traded). 

3). Tujuan Otonomi Daerah 

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. 

Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. 

Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat. 

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut: 
  1. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. 
  2. Pengembangan kehidupan demokrasi. 
  3. Keadilan. 
  4. Pemerataan. 
  5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. 
  6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat. 
  7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
4). Manfaat Otonomi Daerah 
  • Pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan Masyarakat di Daerah yang bersifat heterogen. 
  • Memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat. 
  • Perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik. 
  • Peluang bagi pemerintahan serta lembaga privat dan masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kapasitas teknis dan managerial. 
  • Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di Pusat dengan tidak lagi pejabat puncak di Pusat menjalankan tugas rutin karena hal itu dapat diserahkan kepada pejabat Daerah. 
5). Dampak Positif Otonomi Daerah 

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. 

Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya dari pada pemerintah pusat. 

Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat. 

6). Dampak Negatif Otonomi Daerah 

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. 

Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah pusat akan lebih sulit mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena memang dengan sistem. Otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu berarti. Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat memicu perpecahan. 

Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwisata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

2.2 Analisis Otonomi Provinsi dan Kabupaten 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
  • Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. 
  • Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kotaterdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRDKabupaten/Kota 
Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. 

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. 

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 

Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas: 
  1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD 
  2. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD 
  3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 
  4. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

2.3 Analisis Prinsip Pembiayaan Pemerintah Daerah 

Struktur pembiayaan Pemerintah daerah mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. 
  • Pembiayaan dirinci menurut Kelompok, Jenis dan Obyek Pembiayaan. 
  • Kelompok Pembiayaan terdiri atas: Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah. 
  • Kelompok Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Jenis Pembiayaan. Misalnya Kelompok Pembiayaan Penerimaan Daerah dirinci lebih lanjut ke dalam jenis pembiayaan antara lain berupa: sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi dan penjualan aset Daerah yang dipisahkan. 
  • Jenis Pembiayaan dirinci lebih lanjut ke dalam Obyek Pembiayaan. Misal Jenis Pembiayaan: penerimaan pinjaman dan obligasi dirinci lebih lanjut dalam obyek pembiayaan antara lain berupa: pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

2.4 Analisis Sumber – Sumber Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. 

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. (UU.No 32 Tahun 2004). 

Pengeritan pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Menurut Nurcholis (2007:182), pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperopleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. 

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah. 

Adapun sumber-sumber pendapatan Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 yaitu : 

1). Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari : 
  • Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. 
  • Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. 
  • Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah. 
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusli daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 
2). Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. 

3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dipahami dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat.

Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila Orang/badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencanan suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi dikemudia hari.

Tetapi sebaliknya akan berdamapak kurang baik apabila orang /badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. 

3.2 Saran 

Dari segala paparan materi yang telah disampaikan pada makalah ini kelompok kami memang masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kelompok kami menerima saran berupa kritik dan saran kepada kelompok kami, agar kedepannya kelompok kami dapat membuat makalah dengan lebih baik. 

DAFTAR FUSTAKA 

http://pskpm.blogspot.com/2011/04/apa-itu-pembangunan-daerah-dan.html 
Kuncoro Mudrajad. Otonomi dan pembangunan daerah. 2014 Jakarta : Erlangga 
M. Siddik.Spd.M.Pd

0 Response to "Analisis Pembangunan Otonomi Serta Analisis Otonomi Provinsi dan Kabupaten"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel