Analisis Pola Penerimaan Negara dan Analisis Pola Pengeluaran Negara

BAB I 

PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. 

Analisis Pola Penerimaan Negara
Hadirnya inflasi tersebut tentu berdampak negatif pada ketidak seimbangan perekonomian nasional seperti tidak stabilnya neraca pembayaran, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sangat sulit untuk dipenuhi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghadapi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun dalam hal ini kami akan membahas kebijakan fiskal saja. 

Telah di terapkan bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 

Disamping dengan mengubah pengeluarannya, pemerintah dapat pula mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat, dan tingkat kegiatan ekonomi Negara dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam system perpajakan dan cara-cara pemungutan pajaknya. Seperti telah di tunjukan dalam pajak akan mengurangi pendapatan disposibel dan selanjudnya sebagian dari pengeluaran agregat dan selanjutnya tingkat kegiatan ekonomi Negara.

1.2 Rumusan Masalah
  1. Bagaiman Analisis Pola Penerimaan Negara ?
  2. Bagaimana Analisis Pola Pengeluaran Negara ?
  3. Bagaimana Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah ?

1.3 Tujuan Penulisan
  1. Untuk Mengetahui Analisis Pola Penerimaan Negara !
  2. Untuk Mengetahui Analisis Pola Pengeluaran Negara !
  3. Untuk Mengetahui Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran Pemerintah !

2.1 Analisis Pola Penerimaan Negara 

Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Penerimaan dari pinjaman dapat berasal dari masyarakat, lembaga-lembaga keuangan nasional, pemerintah pusat ataupun lembaga-lembaga keuangan internasional seperti: Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan sebagainya.

Pinjaman kepada masyarakat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penerbitan dan penjualan surat hutang (seperti: obligasi) di pasar modal. Pinjaman kepada lembaga keuangan nasional umumnya berupa permohonan kredit. 

Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi: 
  1. Penerimaan Pemerintah Pusat 
  2. Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi 
  3. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

1. Penerimaan Pemerintah Pusat 

a. Penerimaan Negara 
  • Penerimaan Dalam Negeri 
  • Penerimaan perpajakan 
  • Penerimaan bukan pajak (PNBP) 
  • Bagian laba BUMN 
  • Lain-lain penerimaan yang sah 
b. Penerimaan Pembiayaan 
  • Pinjaman sektor Perbankan 
  • Pinjaman luar negeri 
  • Penjualan Obligasi Pemerintah 
  • Privatisasi BUMN 
  • Penjualan aset pemerintah 
2. Sumber sumber penerimaan Negara 

Sumber-sumber penghasilan ini umumnya terdiri dari: 
  • Perusahaan-perusahaan Negara; Perusahaan yang bersifat monopoli, umumnya perusahaan-perusahaan Postel, perusahaan garam dan soda, pabrik-pabrik gas dan listrik, yang tarifnya sangat disesuaikan dengan kebutuhan umum, sehingga tidak semata-mata mengejar keuntungan saja, maupun yang tidak bersifat monopoli seperti pabrik-pabrik; tambang-tambang, onderneming-onderneming, dan sebagainya. 
  • Barang-barang milik pemerintah atau yang dikuasai pemerintah; Dalam hubungan ini disebutkan tanah-tanah yang dikuasai pemerintah yang diusahakan untuk mendapatkan penghasilan; saham-saham yang dipegang negara, dan sebagainya. 
  • Denda-denda dan perampasan-perampasan untuk kepentingan umum 
  • Hak-hak waris atas harta peninggalan terlantar; Jika terhadap suatu warisan atau harta peninggalan lain, tidak ada orang datang yang menyatakan dirinya berhak atas harta tersebut, atau jika semua ahli waris menolak warisan yang bersangkutan, maka di Indonesia (menurut pasal 1126 Kitab Undang-undang Hukum Sipil) harta peninggalan ini dianggap terlantar, dan Balai Harta Peninggalan wajib mengurus dan mengumumkannya. Dan jika setelah lewat waktu tiga tahun masih juga belum ada ahli waris yang muncul, maka BHP tadi wajib menyelesaikan urusannya; dalam hal masih ada kelebihan, harta benda dan kekayaan ini menjadi milik negara (KUHS pasal 1129) 
  • Hibah-hibah wasiat dan hibahan lainnya; Yang dimaksud dengan hibahan-hibahan adalah antara lain sumbangan-sumbangan dari PBB. 
  • Pajak, retribusi, dan Sumbangan; Last but not least, terakhir tapi bukan yang terkecil, yaitu sebagaimana telah diuraikan di atas. Dalam hubungan ini, pengenaan pajak, retribusi, dan sumbungan termasuk pula sebagai suatu bagian ajaran tentang public finance, yaitu pengetahuan yang mempelajari cara-cara bagaimana suatu pemerintah dapat memperoleh, mengurus, dan membelanjakan uangnya yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. 
3. Ciri - Ciri Sumber Penerimaan Ideal 

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas 2 jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. 

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi: 
  1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; 
  2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; 
  3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan; 
  4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah 
  5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; 
  6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah 
  7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri 
  8. Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Baca Juga Artikel Sebelumnya : 

2.2 Analisis Pola Pengeluaran Negara 

Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu ditujukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Negara Tahun 2009, yang dimaksud belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah. 

Belanja negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional sebagaimana yang direncanakan setiap tahun dalam rencana kerja pemerintah (RKP).

Pertama, sasaran-sasaran indikatif yang tercantum di dalam RKP dijabarkan secara operasional dalam bentuk program-program dan berbagai kegiatan pembangunan dengan rencana pembiayaan yang lebih konkrit dan realistis sesuai dengan kemampuan pengerahan sumber-sumber keuangan negara.

Kedua, sebagai salah satu piranti utama kebijakan fiskal, anggaran belanja negara mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalam mempengaruhi, baik arah dan pola alokasi sumber daya ekonomi antar bidang, antar sektor, dan antar kegiatan dalam masyarakat, maupun distribusi hasil pembangunan.

Ketiga, anggaran belanja negara mempunyai pengaruh yang relatif signifikan terhadap arah perkembangan ekonomi di berbagai bidang, baik produksi dan kesempatan kerja, maupun distribusi pendapatan dan pemerataan pembangunan, serta stabilitas ekonomi nasional. 

a) Macam Pengeluaran Pemerintah 

Kita dapat mengelompokkan berbagai pengeluaran negara berdasarkan organisasi, program-program atau tujuan-tujuan pengeluaran yang akan dilakukan. Mengenai macam pengeluaran negara ini, Suparmoko (1984) menjelaskan bahwa pengeluaran Negara dapat ditinjau dari berbagai segi seperti berikut ini: 
  1. Pengeluaran yang merupakan investasi, yaitu yang menambah kekuatan dan ketahan ekonomi pada masa yang akan datang 
  2. Pengeluaran yang secara langsung dapat memberikan kegembiraan dan kesejahteraan kepada masyarakat 
  3. Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk pengeluaran yang akan datang 
  4. Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas 
Jenis pengeluaran menurut Ani Sri Rahayu, S.IP, M.AP (2010) dapat dikelompokkan berdasarkan macam-macamnya seperti berikut: 
  • Pengeluaran yang sebagian atau seluruhnya bersifat self liquiditing, yaitu pengeluaran yang mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima barang-barang/jasa-jasa yang diberikan pemerintah. Misalanya, pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara atau proyek-proyek produktif barang ekspor 
  • Pengeluaran yang reproduktif, yaitu pengeluaran yang mewujudkan keuntungan-keuntungan secara ekonomis bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat, yang kemudian dengan memfungsikan pajak pada akhirnya akan dapat menaikkan penerimaan Negara. 
  • Pengeluaran yang tidak self liquiditing dan tidak produktif yaitu pengeluaran yang dapat langsung menghibut atau kegembiaraan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain bidang-bidang rekreasi, pendirian monument, objek turisme dan sebagaimnya. Pengadaan objek-objek tadi dapat pula menaikkan pendapatan nasional sebagai akibat dari jasa objek tersebut. 
  • Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan, misalnya biaya untuk pembiayaan pertahanan/perang, meskipun pada saat pengeluarannya penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik 
  • Pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan dating, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim. Jika hal ini tidak dilakukan lebih dini, kebutuhan pemeliharaan (pendidikan dan kesejahteraan ) anak-anak yatim itu akan lebih besar pada usia tua. 
Menurut organisasi, kebijakan pengeluaran negara digolongkan menjadi 3, yakni : 

1. Pengeluaran pemerintah Pusat 

Belanja Negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja Negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian Negara atau lembaga pemerintahan pusat. 

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut: 
  1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran. 
  2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi. Rincian belanja negara dan daerah menurut fungsi, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi,lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan,pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. 
Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi: 

1). Belanja pegawai 

Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. 

PNS dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh : gaji, tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai. 

2). Belanja barang 

Belanja barang adalah pengeluran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. 

2. Pengeluaran pemerintah Negara 

Pengeluaran pemerintah Negara terdiri atas pengeluaran belanja,bagi hasil kedaerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam, pengeluaran, yaitu Belanja Rutin, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. 

a) Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam posisi, di antaranya: 
  • Belanja pegawai 
  • Belanja barang dan jasa 
  • Belanja pemeliharaan 
  • Belanja perjalanan dinas 
  • Belanja pinjaman 
  • Belanja subsidi 
  • Belanja hibah 
  • Belanja bantuan social, dan 
  • Belanja operasional lainnya. 
b) Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja asset lainnya 
c) Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

3. Pengeluaran pemerintah Daerah 

Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi: 
  • Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi 
  • Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang di alokasikan pada setiap daerah Otonom di Indonesia sebagai dana pembangunan. 
  • Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU). 
  • Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksaan otonomi khusus suatu daerah. Contohnya : Aceh, dan Papua. 
b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Perekonomian 

Dalam pengeluaran negara, dapat menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap perekonomian. Ada beberapa sektor perekonomian yang umumnya terpengaruh oleh besar atau kecilnya pengeluaran negara, antara lain : 

1. Sektor Produksi 

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Dilihat secara agregat pengeluaran negara merupakan faktor produksi (money), melengkapi faktor-faktor produksi yang lain (man, machine, material, method, management). 

Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap perekonomian, karena pendidikan akan menghasilkan SDM yang lebih berkualitas. Dengan SDM yang berkualitas produksi akan meningkat. 

2. Sektor Distribusi 

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang/jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi listrik, pupuk, BBM, dan lain-lain. 

Pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD-SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik (paling tidak sampai tingkat SLTA). Dengan pendidikan yang lebih baik, diharapkan masyarakat tersebut dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan dana untuk keperluan tersebut, maka distribusi pendapatan, barang, dan jasa akan berbeda. Hanya masyarakat mampu saja yang akan menikmati tingkat kehidupan yang lebih baik, sementara masyarakat kurang mampu tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. 

3. Sektor Konsumsi Masyarakat 

Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang/jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produk/jasa lebih banyak lagi. 

Kebijakan pengurangan subsidi, misalnya BBM, akan menyebabkan harga BBM naik, dan kenaikan harga BBM akan menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap BBM turun. 

4. Sektor Keseimbangan Perekonomian 

Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi (untuk sektor-sektor tertentu), pemerintah dapat mengatur tingkat employment (menuju full employment). Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran


BAB III 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, termasuk kebijakan anggaran belanja pemerintah pusat, menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja negara, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antarkegiatan, antarprogram, antarsektor dan antarfungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata. 

3.2 Saran 

Pemerintah harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas belanja khususnya untuk memperbaiki efektivitas belanja pemerintah pusat. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagian besar anggaran belanja pemerintah pusat merupakan belanja yang bersifat wajib, seperti belanja pegawai, belanja barang operasional, pembayaran bunga utang, dan subsidi.

Akibat dari besarnya belanja wajib tersebut, maka ruang gerak yang tersedia bagi Pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal, dalam bentuk stimulasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja produktif maupun mengentaskan kemiskinan, menjadi relatif terbatas. 

DAFTAR PUSTAKA 

  1. http://dhenov.blogspot.com/2007/12/penerimaan-pemerintah.html 
  2. http://kartikarachmawati1.blogspot.com/2013/12/jenis-jenis-pengeluaran-pemerintah.html 
  3. http://www.artikelsiana.com/2014/12/pengertian-tujuan-macam-macam-fiskal-kebijakan.html#_ 
  4. http://ssbelajar.blogspot.com/2014/05/kebijakan-expor-dan-impor-perdagangan-internasional.html 
  5. http://thestudentdying.blogspot.com/2013/06/neraca-pembayaran-dan-perdagangan.html

0 Response to "Analisis Pola Penerimaan Negara dan Analisis Pola Pengeluaran Negara "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel